JAKARTA – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, Arief Fadillah yang dihadirkan sebagai saksi dalam kasus korupsi yang menjerat bos PT Duta Palma Group/Darmex Group Surya Darmadi mengatakan, hanya membayar dua jenis retribusi dan pajak daerah.

Menurut Arief, PT Duta Palma Group hanya diwajibkan untuk membayar dua jenis pajak yakni, retribusi izin gangguan dan pajak penerangan jalan non-PLN.

"Hanya dua itu pak. Izin yang mulia untuk PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tidak jadi kewenangan daerah. Berdasarkan aturan, PBB kewenangan direktorat jenderal pajak," katanya di depan majelis hakim di ruang sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, dikutip Selasa (25/10/2022).

Adapun, Jaksa penuntut umum (JPU) pada kejaksaan Agung mendakwa bos PT Duta Palma Group/ Darmex Group Surya Darmadi merugikan negara hingga triliunan rupiah dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit.

Dalam surat dakwaan disebutkan Surya Darmadi merugikan Rp4,798 triliun dan US$7,885 juta serta perekonomian negara sebesar Rp73,920 Triliun.

“Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Raja Thamsir Rachman secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,” kata jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (8/9/2022).

Jaksa mendakwa Surya memperkaya diri sendiri sejumlah Rp7,593 dan US$7,885 juta sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. ***