
JAKARTA - Dewan Pengawas (Dewas) KPK menjatuhkan sanksi etik berat kepada Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri. Namun, Dewas KPK tidak menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Firli.
"Menyatakan terperiksa Firli Bahuri terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik," kata Ketua Dewae KPK Tumpak Hatorangan Panggabean membacakan putusan etik terhadap Firli di kantor Dewas KPK, Jakarta, Rabu (27/12/2023), dikutip dari detik.com.
"Sanksi berat berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri," sambungnya.
Dewas KPK menyatakan ada empat hal memberatkan bagi Firli dan tidak ada hal yang meringankan.
"Hal yang meringankan, tidak ada," ucap Ketua Dewas KPK Tumpak H Panggabean saat membacakan putusan etik terhadap Firli di kantor Dewas KPK, Jakarta Selatan, Rabu (27/12/2023).
Sementara itu, empat hal yang memberatkan bagi Firli adalah:
- Tidak mengakui perbuatannya
- Tidak hadir dalam persidangan kode etik dan kode perilaku tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta terdapat kesan berusaha memperlambat jalannya persidangan.
- Sebagai Ketua KPK merangkap anggota seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam mengimplementasi kode etik dan kode perilaku di KPK, tetapi malah terperiksa melakukan sebaliknya.
- Sudah pernah dijatuhkan sanksi etik.
Dewas KPK menyatakan Firli melakukan pelanggaran etik berat karena melakukan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan Syahrul Yasin Limpo yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK. Firli juga tidak memberitahukan pertemuan dan komunikasinya dengan SYL kepada para pimpinan KPK lain sehingga diduga menimbulkan benturan kepentingan serta tidak menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku.
Firli juga dinyatakan tidak jujur dalam melaporkan LHKPN. Menurut Dewas, Firli harusnya melaporkan pembayaran sewa rumah di Jalan Kertanegara, kepemilikan uang asing setara Rp7,8 miliar dan tujuh aset lain atas nama istrinya.
Firli dinyatakan melanggar Pasal 4 ayat 2 huruf a, Pasal 4 ayat 1 huruf j, dan Pasal 8 huruf e Peraturan Dewas Nomor 3 Tahun 2021. Atas pelanggaran tersebut, Dewas menjatuhkan sanksi etik berat kepada Firli.
"Berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai Pimpinan KPK," ucap Dewas KPK.
Alasan Tidak Dipecat
Ketua Dewas KPK Tumpak H Panggabean menjelaskan Dewas tidak menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Firli sebagai pimpinan KPK walaupun melakukan pelanggaran etik berat, karena keputusan pemberhentian pimpinan KPK ada di tangan Presiden.
"Dewas KPK tidak bisa memecat, kita Dewan Pengawas tidak punya kewenangan untuk memecat, yang boleh memberhentikan itu hanya Presiden. Satu-satunya kita suruh dia mengundurkan diri, tidak bisa kita memberhentikan itu, nggak ada kewenangan," kata Tumpak usai sidang etik Firli di kantor Dewas KPK, Jakarta, Rabu (27/12/2023).
Tumpak menjelaskan, dalam Peraturan Dewas KPK, jika pimpinan KPK melakukan pelanggaran etik berat, sanksi terberatnya adalah rekomendasi pengunduran diri. Ada juga sanksi pemotongan gaji hingga 40 persen selama setahun.
"Pertama, Dewan Pengawas kalau pelanggaran itu sanksinya yang berat itu ada dua. Satu bahwa penghasilannya itu bisa dipotong 40 persen selama satu tahun," ucap Tumpak.
"Kedua disuruh dia mengundurkan diri, ini yang terberatnya disuruh mengundurkan diri daripada potong penghasilan 40 persen selama setahun," tambahnya.
Sementara itu, anggota Dewas KPK, Albertina Ho, meminta publik membedakan antara sanksi berat rekomendasi mengundurkan diri dan inisiatif bahwa Firli telah mengajukan pengunduran diri. Menurutnya, sanksi berat yang diberikan Dewas KPK karena Firli telah melakukan pelanggaran etik berat.
"Saya pikir harus juga kita bedakan antara yang bersangkutan mengundurkan diri sendiri, itu kan diatur dalam Pasal 32, bisa memang. Tapi dalam hal ini ada sanksi juga dari Dewan Pengawas untuk diminta dia harus mengundurkan diri, itu kan beda. Sendiri mengundurkan diri dengan disuruh mengundurkan diri karena ada sanksi etik. Jadi dua hal yang berbeda," ujar Albertina.
Sebelumnya, Dewas KPK telah memutuskan sanksi etik untuk Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri. Firli dijatuhi sanksi etik berat.***