
PEKANBARU – Upaya Pemprov Riau menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk merebut sebanyak 33 Rumah Dinas (Rumdis) yang dikuasai oleh eks pejabat telah membuahkan hasil, hingga kini tinggal 1 Rumdis lagi yang masih dikuasai oleh eks pejabat dan sayangnya Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BKAD) Provinsi Riau tidak menyebut nama eks pejabat tersebut.
Menanggapi hal ini anggota komisi I DPRD Riau yang membidangi hukum dan pemerintahan, DR Mardianto Manan meminta Pemprov Riau mengungkapkan nama-nama eks pejabat tersebut ke publik karena penyegelan Rumdis tersebut sudah menjadi pemberitaan di media masa dan sudah menjadi konsumsi publik.
"Kabar ini sudah berkembang di media massa dan sudah diketahui oleh publik, kalau sudah terbuka beritanya, ya sebutkan saja orangnya," kata Mardianto, Kamis (1/8/2024).
Politisi PAN ini menegaskan Rumdis itu merupakan aset Pemprov Riau yang pengelolaannya ada di BPKAD dan tidak boleh berubah menjadi milik peribadi, jadi biar tak menjadi opini sesat di publik BPKAD sebutkan siapa saja eks pejabat tersebut.
"Ini bukan persoalan memburukkan yang bersangkutan tapi persoalan keterbukaan dimana aset milik negara harus dikembalikan ke negara siapapun orang yang menguasainya," ucap Mardianto. ***