TEMBILAHAN- Seringnya terjadi konflik antara petani dan perusahaan membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil merekomendasikan kepada petani agar melaporkan perusahaan yang kerjanya hanya merugikan petani ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Hal tersebut, disampaikan oleh Anggota Komisi III DPRD Inhil, M Sabit Bahar saat berbincang kepada GoRiau.com, Senin (27/3/2017) di gedung DPRD Inhil.

Politisi Paratai Demokrat itu menegaskan selama ini petani selalu dirugikan oleh ulah perusahaan, untuk itu menurutnya, petani harus mengambil langkah tegas.

Karena, jika berharap dengan Pemerintah Kabupaten atau DPRD saja dikatakannya tidak cukup, maka dari itu harus langsung ke PTUN.

''Kalau kita DPRD tidak bisa cabut izin perusahaan, karena yang kita lakukan hanya sebatas rekomendasi kepada eksekutif, sementara kalau Pemkab memang bisa cabut izin usaha, tapi nanti perusahaan bisa tuntut balik,'' lanjutnya.

Ia menambahkan, apa yang terjadi antara petani dan perusahaan di Inhil saat ini berkaca dengan permasalahan reklamasi di Jakarta, yang mana nelayan langsung yang menggugat ke PTUN.

''Kalau PTUN yang mengeksekusi langsung, perusahaan yang merugikan itu bisa ditutup, makanya kita menyarankan petani di Inhil ini juga melakukan hal yang sama,'' tuks Sabit.(adv)