TEMBILAHAN - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sebab banyak dampak negatif yang lahir dari perbuatan ini. Hal itu disebabkan tindak pidana korupsi melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Demikian dikatakan Penjabat Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Herman melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Afrizal. Hal disampaikannya saat membuka kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum bersama Kejaksaan Tinggi Riau, Rabu (29/5/2024) di aula Kantor Bappeda inhil.

Kegiatan yang ditaja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau ini dihadiri langsung oleh Kasi Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan Bidang Asisten Intelijen Kejati Riau, Sonang Simanjuntak. Ikut mendampinginya Kasi intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Inhil, Frederic Daniel Tobing.

Sosialisasi yang mengusung tema "Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" tersebut dihadiri seluruh OPD serta camat di lingkungan Pemkab Inhil.

Dalam sambutannya, Afrizal mengharapkan sosialisasi ini dapat memberikan gambaran kepada seluruh SKPD tentang pentingnya pencegahan korupsi. Sebab hal ini juga sejalan dengan komitmen Pemkab Inhil dalam mencegah tindak pidana korupsi.

"Pemkab Inhil sangat mendukung kegiatan ini, semoga dengan sosialisasi penerangan hukum ini dapat memberikan pemahaman, informasi serta membuka cakrawala kepada kita semua yang hadir melalui materi yang disampaikan," ujarnya.

Afrizal menambahkan perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (Ordinary Crimes) melainkan sudah menjadi kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crimes).

Afrizal juga menyampaikan apresiasi kepada Kejati Riau dan Kejari Inhil atas terlaksananya kegiatan ini.

"Saya mewakili atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Inhil, mengucapkan selamat datang di Kabupaten Inhil kepada Kejati Riau," lanjutnya.

Ia meminta kepada seluruh jajaran di lingkungan Pemkab inhil untuk terus membangun dan menciptakan sikap tegas dan kesadaran untuk menolak segala bentuk korupsi dan gratifikasi dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. ***