PEKANBARU – Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) untuk Provinsi Riau sebesar 50 persen menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keuangan. Kebijakan ini berpotensi memengaruhi program pembangunan dan layanan publik yang bergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat.

Sebelumnya Gubernur Riau terpilih Abdul Wahid mengatakan, pihaknya akanmerespons kebijakan ini dengan efisiensi anggaran, selektivitas dalam penganggaran, serta fokus pada program prioritas. Namun, langkah tersebut menuai beragam tanggapan dari akademisi dan pengamat ekonomi.

Dr. Gatot Wijayanto, pengamat ekonomi sekaligus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, menilai bahwa meskipun efisiensi anggaran diperlukan, perlu ada kejelasan lebih lanjut mengenai strategi implementasinya.

"Pemotongan dana TKD berdampak signifikan terhadap keuangan daerah. Selektivitas dalam penganggaran dan fokus pada program prioritas adalah langkah yang tepat, tetapi implementasinya harus jelas dan terarah," ujar Gatot dalam wawancara dengan GoRiau.com, Sabtu (9/2/2025).

Selain itu, ia juga mengkhawatirkan dampak pemangkasan ini terhadap kualitas pelayanan publik di Riau.

“Pemotongan dana TKD bisa berimbas pada kualitas layanan publik. Perlu ada solusi konkret agar dampaknya tidak terlalu besar bagi masyarakat,” tambahnya.

Sebagai langkah mitigasi, Gatot menyarankan agar pemerintah daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengoptimalkan pemanfaatan dana yang tersedia. Selain itu, kerja sama dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil bisa menjadi alternatif sumber pendanaan.

"Pemerintah daerah perlu mencari terobosan, seperti meningkatkan kerja sama dengan pihak swasta dan organisasi masyarakat sipil, agar ada dukungan dana serta bantuan teknis untuk program pembangunan," jelasnya.

Gatot juga menekankan perlunya evaluasi mendalam terhadap penggunaan dana TKD agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

“Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh agar dana TKD benar-benar digunakan sesuai prioritas dan kebutuhan mendesak,” tutupnya. ***