JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla disebut marah lantaran dana Jaminan Hidup (Jadup) untuk korban gempa di Sulawesi Tengah (Sulteng) belum turun.

Dana Jadup dikoordinasikan pemberiannya oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Hal itu diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono usai rapat bersama Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (11/04/2019) kemarin.

"Tadi Pak JK (Jusuf Kalla) sedikit marah karena ini sudah enam bulan masa masih verifikasi terus, ya kan. Bahkan tadi yang jam 15.00 ini Kemensos harus mengusulkan kepada BNPB ditunggu suratnya itu untuk misalnya Jadup," ujar Basuki. 

"Itu emergency, itu sudah clear sejak Desember sampai sekarang seharusnya. Jadup-nya harus jalan," kata Basuki lagi.

Ia mengatakan, para korban gempa dan tsunami akan menerima Jadup setelah ia memasuki Hunian Sementara (Huntara).

Sebentar lagi, Huntara siap dihuni sehingga pendataan Jadup harus sudah selesai agar bisa diberikan kepada korban.

Saat korban menetap di Huntara, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR mengebut pengerjaan hunian tetap bagi korban yang terkena relokasi. Pembangunan hunian tetap akan selesai pada tahun 2021.

Basuki menambahkan, pembangunan hunian tetap bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk pembebasan lahan.

Sedangkan pembangunannya menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR.

"Jadi nanti ground breaking-nya 23 April akan di-ground breaking. Kelar dua tahun untuk semuanya," lanjut dia.***