PEKANBARU - Asosiasi Seniman Riau (Aseri) Riau menyampaikan uneg-unegnya kepada Pemprov Riau dalam diskusi evaluasi anggaran Covid-19 di Riau bersama DPRD Riau dan Fitra Riau terkait ketidakpedulian Pemprov terhadap nasib mereka.

Ketua Aseri Riau, Marhalim Zaini menceritakan, bagaimana perjuangan Aseri untuk mendapatkan perhatian pemerintah, bahkan selama 4 - 5 bulan yabg lalu mereka tidak bisa mengisi pentas, membuat pameran, dan berkarya.

"Kami mengadu ke Dinas Kebudayaan, tapi kata mereka tidak ada uang. Mungkin pemerintah menganggap kami seniman ini punya uang, orang kaya dan orang tidak terdampak covid-19," ujar Marhalim, Kamis (10/9/2020).

Kemudian, Aseri membuat semacam ruang diskusi yang mana dihadiri oleh Perwakilan Pemprov Riau, Syahrial Abdi. Disana Abdi mengatakan ada dana BTT (Bantuan Tak Terduga) yang bisa diakses oleh masyarakat, termasuk untuk Aseri.

"Kami mau masuk lewat jalur itu, tapi ternyata harus lewat dulu ke Dinas Pariwisata. Tapi Dispar rupanya belum siap menindaklanjuti ini," tambahnya.

Aseri selanjutnya membuat program Lumbung Pangan Seniman (Lumpan), Lumpan ini, kata Marhalim, merupakan akibat ketidakmampuan pemerintah dalam memberi jaminan hidup kepada para seniman. 

"Pemerintah tidak bisa memberi solusi pada kami. Supaya kami tidak dianggap mengemis, kami meminta bantuan ke perusahaan, donatur, individu dan Alhamdulillah respon mereka baik. Terakhir dari Lions club menyumbang 50 paket. Intinya, kami seniman ini harus bergerak sendiri," tuturnya.

Sementara itu, Pemprov Riau melalui Kepala BPKAD, Indra mengakui memang seniman merupakan kelompok yang terdampak covid-19. Sebab, selama Covid-19 pemerintah tidak membenarkan adanya kerumunan, termasuk pesta pernikahan.

"Kami siap berdiskusi dengan OPD terkait, memang kurang paham. Nanti kita coba upayakan BTT, kita advice dulu dengan BPK," kata Indra.

Di sisi lain, Anggota DPRD Riau Komisi V, Ade Hartati mengaku untuk menganggarkan bantuan untuk seniman cukup rumit di dalam APBD, namun harusnya Pemprov bisa menyandingkan dengan perusahaan di Riau. 

"Pemprov Riau ini kan ada kewajiban mengumpulkan CSR, tolong Pak Indra Aseri ini dimasukkan dalam itu. Saya pernah coba untuk guru MDA. Tolong dijembatani Aseri dengan perusahaan," tandasnya. ***