PEKANBARU - Tokoh Masyarakat Kota Pekanbaru, Said Usman Abdullah angkat bicara terkait peralihan Blok Rokan dari Chevron ke Pertamina pada Agustus 2021 mendatang, sehingga tidak ada kesalahpahaman yang terjadi di tengah masyarakat.

Dikatakan Said, benar adanya bahwa DPR RI dan Presiden memberikan kesempatan kepada Riau untuk bisa mengelola 39 persen saham Blok Rokan, di luar Participating Interesting (PI) 10 persen ke Pemprov Riau, dan 51 persen oleh Pertamina.

"Yang namanya DPR RI tentulah menerima semua aspirasi rakyat yang datang ke mereka, saya ini pernah jadi DPRD tiga periode, tahu saya bahasa-bahasa begitu, tapi tentu ada syarat dan ketentuan yang mengatur," katanya kepada GoRiau.com, Minggu (14/2/2021).

Said yang juga komisaris PT SPR Langgak ini menjelaskan, ada tiga perusahaan daerah yang siap mengelola Blok Rokan, seperti SPR Langgak, Bumi Siak Pusako (BSP), dan Riau Petroleum.

"Gubernur tentunya memprioritaskan perusahaan daerah, perusahaan daerah itu ada tiga. Secara Business to Business (B to B) pasti tiga perusahaan ini sudah sangat meyakinkan, baik ke Pertamina maupun ke pihak ketiga seperti perbankan," ujar Said.

Dijelaskan Said, dalam menjalin skema B to B Blok Rokan sebesar 39 persen, ada banyak hal yang perlu dipersiapkan, diantaranya ilmu, pengalaman dan modal yang sangat besar, bahkan mencapai angka triliun.

"39 persen itu ada yang namanya komitmen pasti dan itu harus disetor ke Pertamina, namanya 'signature bonus', sebesar Rp 11,3 T. Itu harus disiapkan dan tidak sembarangan orang bisa berbisnis dengan modal segitu," katanya.

Disamping 'signature bonus', juga ada yang namanya 'firm commitment', sekitar Rp 7,2 T. Artinya, perlu dana sekitar hampir Rp 20 T untuk bisa mengelola 39 persen Blok Rokan.

"Itu kalau kurs dolar Rp. 14,432, bisa diatas itu, dan bisa juga dibawah itu. Jadi, tidak gampang kalau mau masuk ke bisnis perminyakan, itu baru kita bicara dana, belum kita bicara pengalaman dan sebagainya," tuturnya.

Pertamina, sambungnya, tidak mungkin menyerahkan pengelolaan Blok Rokan begitu saja tanpa ada aturan main, karena bagaimanapun mereka adalah perusahaan, dan yang namanya perusahaan tentu mencari keuntungan.

"Pihak ketiga yang mau berpartisipasi, silahkan berkomunikasi dengan Pemprov Riau maupun ke dinas terkait, supaya tidak bermasalah nantinya, karena Pemprov Riau sudah sangat siap untuk ini. Pemerintah sudah punya bukti bahwa mampu mengelola perminyakan, jadi kita sangat mendukung pemerintah melalui BUMD bisa menjalin B to B dengan pemerintah," terangnya.

"Ibaratnya, pemerintah itu seperti sopir sudah punya SIM, tentu lebih dipercaya bisa membawa mobil ketimbang yang belum punya SIM," tegasnya.

Said melihat, saat ini ada begitu banyak pihak-pihak swasta dari luar Riau yang siap mengelola Blok Rokan, namun tentunya sebagai pemilik wilayah, Pemprov Riau cukup diperhitungkan bisa menguasai 39 persen ini.

"Pemerintah kalau mau dan siap, saya yakin Pertamina bisa menerima, karena pemerintah ini kan sudah punya 'legal standing' yang jelas untuk bisa mengelola itu, sudah punya bukti kerja kok, dan pemerintah pastinya memberi porsi tenaga kerja untuk anak daerah," pungkasnya. ***