PEKANBARU, GORIAU.COM - Mantan Kepala Dinas Kehutanan Riau Burhanuddin Husin akhirnya divonis 2,6 tahun penjara setelah pada sidang di Rabu (24/10/2102) malam. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Pekanbaru juga menjatuhkan hukuman denda Rp100 juta atau subsider selama 2 bulan kurungan penjara.

Pada amar putusan yang dibacakan Isnurul SH selaku ketua majelis hakim juga disebutkan terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Isnurul mengatakan, terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan dengan menerbitkan serta mengesahkan izin Rencana Kerja Tahunan (RKT) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hutan Tanaman (IUPHHK-HT).

''Setelah mempertimbangkan segalanya, kami majelis hakim sependapat menghukum terdakwa 2 tahun 6 bulan kurungan penjara,'' jelas Isnurul.

Mendengar putusan tersebut, terdakwa melalui kuasa hukumnya mengatakan masih berpikir-pikir mengenai putusan tersebut.

Sebelumnya, dalam sidang pada Senin (1/9/2012), jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menuntut hukuman 6 tahun penjara. Selain itu, Burhanuddin juga diwajibkan membayar denda Rp 250 juta dengan subsider 5 bulan penjara kalau denda tidak dibayar.

Menurut JPU dari KPK, ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP junto pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair.

Tuntutan ini, kata JPU dari KPK, sudah berdasarkan dari keterangan para saksi dan fakta persidangan. ''Selain itu tuntutan ini kami ambil juga sudah mempertimbangkan hal yang meringankan dan hal yang memberatkan,'' ujarnya.

Dalam tuntutan itu, JPU juga meminta barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp 1,1 miliar yang diterima terdakwa dari perusahaan kehutanan sebagai suap disita untuk negara. Uang sebanyak itu diantarya, sebesar Rp800 juta berasal dari Supendi, dari Direktur PT Bina Daya Bintara, dan PT Seraya Sumber Lestari. Sebanyak Rp200 juta suap dari Direktur PT National Timber and Forest Product Sunariyo, dan Rp100 juta lagi dari Direktur PT Bina Daya Bintara. (rdi)