SIAK SRI INDRAPURA – Bupati Siak, Afni Zulkifli, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak menyiapkan minimal lima program prioritas yang terukur. Program tersebut wajib diselesaikan dalam jangka waktu enam bulan ke depan sebagai bentuk komitmen kinerja.

Penegasan itu disampaikan saat memimpin rapat staf yang dihadiri Sekretaris Daerah, para asisten, kepala OPD, serta camat di Zamrud Room, Komplek Rumah Rakyat, Senin (26/1/2026). Afni menjelaskan bahwa kebijakan ini merujuk pada arahan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai dasar evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

"Tolong berikan pada kami lima program yang terukur, tanpa muluk-muluk. Dalam enam bulan itu harus tercapai. Jadi kalau ada pejabat yang mutasi atau demosi, itu bukan soal suka atau tidak suka, tapi karena janji SKP-nya tidak tercapai," ucap Afni Zulkifli.

Bupati perempuan pertama di Siak tersebut menekankan bahwa hasil rapat menjadi kontrak kerja nyata. Sistem penilaian kini sepenuhnya berbasis performa, di mana pejabat yang menunjukkan prestasi akan dipertahankan, sementara yang gagal memenuhi janji akan menghadapi konsekuensi jabatan.

Selain soal target kerja, Afni juga mengingatkan seluruh jajaran untuk menjaga transparansi dalam pengelolaan anggaran, belanja daerah, hingga operasional Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini sejalan dengan pesan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) agar pemerintah daerah ekstra hati-hati dalam menggunakan uang negara.

"Tadi kami menerima kedatangan Kejati, beliau mengingatkan kita, cara belanja harus ekstra hati-hati. Pemeriksaan internal pasti akan masuk, jadi siapkan semua data. Begitu juga pengelolaan BUMD," jelasnya.

Afni meyakinkan bawahannya agar tidak perlu merasa tertekan dengan pengawasan yang ketat dari berbagai pihak selama bekerja sesuai aturan. Menurutnya, integritas adalah kunci utama dalam menjalankan profesionalisme sebagai aparatur sipil negara.

Sebagai langkah jangka panjang, ia juga mendorong percepatan penerapan manajemen talenta. Sistem ini diharapkan mampu memetakan kompetensi ASN secara objektif sehingga penempatan jabatan tidak lagi dipengaruhi oleh faktor politik atau hubungan personal.

"Mari kita bergerak ke arah manajemen talenta. Saya minta betul-betul dalam enam bulan ini kita sudah beralih ke arah manajemen talenta. Dengan begitu, insyaallah tidak lagi kita bicara soal like or dislike urusan politik," pungkasnya. ***