JAKARTA-Bupati Bengkalis, Amril Mukminin menghadiri rapat koordinasi dalam rangka upaya percepatan pemulihan kawasan pesisir dan laut di pulau-pulau perbatasan dengan Malaysia di wilayah Provinsi Riau di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jumat (21/06/2019).

Rapat tersebut dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan didampingi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo.

Selain Bupati Bengkalis, Wakil Gubernur Riau Brigjen TNI (Purn) Edy Afrizal Natar Nasution bersama beberapa kepala dinas dan Bupati Kepulauan Meranti H. Irwan Nasir juga hadir dalam rapat tersebut. Adapun pembahasan dalam rapat tersebut yakni mengenai penanggulangan abrasi yang ada di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dijelaskan Wakil Gubernur Riau, abrasi yang terjadi di Kabupaten Bengkalis dan Meranti tersebut dikarenakan penebangan kayu bakau oleh masyarakat sekitar, untuk kebutuhan ekonomi.

Ads
https://www.goriau.com/assets/imgbank/22062019/1jpg-8191.jpgBupati Bengkalis, Amril Mukminin berbincang Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir di sela-sela Rakor dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan.

Melihat kondisi abrasi yang sangat parah pada wilayah Bengkalis dan Meranti, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman meminta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk segera memulai studi terkait pencegahan abrasi ini.

"Kami ingin dalam kurun waktu tiga minggu, tim BPPT untuk memulai studinya dalam mencari solusi/langkah apa yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut," ujar Luhut.

Lebih lanjut dia juga menegaskan kepada BPPT untuk melakukan kajian, bagaimana caranya agar masyarakat tidak lagi memotong kayu sembarangan.

"Karena kebutuhan masyarakat disana, tentunya kita harus melakukan studi, bagaimana caranya masyarakat tidak bergantung kepada kayu bakau tersebut, sehingga tidak lagi terjadi penebangan itu. Kita ganti mata pencaharian mereka, seperti salah satu contohnya mengembangkan budidaya kepiting di hutan bakau," katanya.

Dan untuk batas wilayah, lanjut mantan Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia itu, tidak menjadi masalah, karena Indonesia telah memiliki kesepakatan batas wilayah dengan Malaysia.

Usai menghadiri rapat tersebut, Bupati Bengkalis mengucapkan terimakasih kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman beserta jajarannya atas keseriusan dalam mengatasi abrasi ini.

"Abrasi adalah persoalan yang sudah lama. Berbagai upaya juga telah kami lakukan, namun belum bisa diatasi secara tuntas. Setelah rapat ini dilaksanakan makin optimis, bahwa permasalahan abrasi ini akan bisa dicari jalan keluarnya," ujar Amril Mukminin.

Kepala Daerah Bengkalis berharap, setelah rapat ini dapat ditemukan langkah konkrit baik dari tim peneliti maupun kementerian terkait dalam mencari jalan keluar pada permasalahan abrasi yang terus mengikis Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat.

https://www.goriau.com/assets/imgbank/22062019/2jpg-8190.jpgRapat Koordinasi Bidang Kemaritiman membahas Percepatan Penanganan Abrasi di Kantor Kementerian Kemaritiman Jakarta.

"Besar harapan kami, apabila dari tim ahli dan tim teknis langsung turun ke lapangan untuk meneliti dan mengkaji secara langsung, agar bisa menjadi sebuah referensi untuk menciptakan sebuah teknologi untuk mencegah abrasi tersebut," ujar Amril Mukminin.

Turut mendampingi Bupati Bengkalis, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Hadi Prasetyo, Kepala Dinas Perhubungan Djoko Edi Ingat, Plt Kepala Bappeda Yuhelmi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Arman AA, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Herliawan, Sekretaris Bappeda Rinto, Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Bengkalis Muhammad Fadhli, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Bengkalis Alfakhrurrazy.ail/inf