PEKANBARU – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia sering kali ditemukan memiliki masalah dalam hal profitabilitas dan tata kelola.

Andree Armilis, intelektual Muslim dan alumni Sosio-Antropologi Universitas Islam Antara-Bangsa Malaysia, dalam wawancaranya dengan GoRiau.com pada Minggu (30/4/2023) mengatakan, rata-rata Return on Assets (ROA) BUMD di Indonesia hanya 3%, sebuah angka yang sangat tidak membanggakan.

"Saya pikir di Riau juga kondisinya sama saja, dengan pengecualian BUMD yang wujudnya lembaga keuangan/perbankan. Mereka secara umum lebih maju, profitable, dan tertata," ungkapnya.

Selain itu, Andree juga menyoroti masalah transparansi dalam pengelolaan BUMD. Ia mencontohkan rapat dengar pendapat BUMD dengan lembaga legislatif daerah yang seringkali diselenggarakan tertutup.

"Padahal sekelas Kementerian Pertahanan saja bila tidak membahas isu yang sangat sensitif bagi stabilitas dan keamanan negara, RDP-nya di DPR RI dibuka seluas-luasnya ke publik bahkan sampai disiarkan langsung," jelas Andree.

Dalam konteks demokrasi, Andree menekankan pentingnya prinsip kejelasan, kelugasan, dan sikap terang benderang untuk menciptakan tata kelola yang baik (good governance) dan mapan. Ia mengajak masyarakat untuk mengawasi ruang-ruang yang dirahasiakan, sebab dikhawatirkan ada persekongkolan syubhat dan perkoncoan kejahatan.

Andree juga mengingatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk lebih memahami teknis rapat tertutup dan kriteria yang harus dipenuhi.

"Dewan perwakilan rakyat ini kadang tak paham juknis rapat tertutup, jadi kita sebagai rakyat harus mengingatkan agar bisa lebih pintar dan paham terkait RDP tertutup. Bisa dibuat apabila ada membahas rahasia negara atau menyangkut keamanan nasional," tutup Andree. ***