JAKARTA – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis mengingatkan, agama bukanlah bawahan pemerintah. Karena itu, pemerintah tidak boleh mengontrol kegiatan keagamaan yang ada di tempat ibadah.

Dikutip dari Republika.co.id, Kiai Kholil menegaskan hal itu menanggapi usulan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Rycko Amelza Dahniel agar pemerintah mengontrol ketat semua tempat ibadah di Indonesia.

"Agama itu mitra pemerintah bukan bawahannya, maka tidak tepat kalau keagamaan mau dikontrol pemerintah. Malah pemerintahan harus dijiwai oleh nilai-nilai agama. Pemerintah yang mengontrol keagamaan akan rusak dan akan zalim," ujar Kiai Cholil kepada Republika.co.id, Selasa (5/9/2023).

Menurut dia, semua tempat ibadah sudah semestinya diserahkan saja kepada ormas atau tokoh agama sehingga bisa bermitra dengan pemerintah.

"Tempat ibadah diserahkan saja pembinaannya kepada ormas dan tokoh agama, agar selaras jalan kemitraan pemerintah dengan ormas-ormas keagamaan," ucap pengasuh Pondok Pesantren Cendikia Amanah Depok ini.

Usulkan Diawasi Ketat

Sebelumnya diberitakan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengusulkan dilakukan pengawasan ketat terhadap semua rumah ibadah sebagai upaya memcegah penyebaran paham radikalisme.

Wacana pengawasan ketat terhadap semua rumah ibadah itu disampaikan Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel dalam rapat dengar pendapat BNPT dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan pada Senin (4/9/2023. Bermula dari pertanyaan anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, Safaruddin yang menyinggung soal penyusupan paham radikalisme di BUMN-BUMN. 

Diungkapkan Safaruddin, di salah satu masjid di Balikpapan, Kalimantan Timur, kerap dilontarkan kritik terhadap pemerintah. Padahal, masjid tersebut terafiliasi dengan salah satu perusahaan BUMN.

"Itu masjidnya Pertamina, tapi tiap hari kritik pemerintah,” kata dia.

Menanggapi pertanyaan dari Safaruddin itu, Rycko Amelza mengungkapkan, bahwa pihaknya telah melakukan studi banding ke sejumlah negara yang melakukan kontrol ketat terhadap rumah ibadah.

"Kami sudah melakukan studi banding ke tetangga kita di sebelah, Singapura dan Malaysia, itu semua rumah ibadahnya under control pemerintah,” kata Rycko.

Sambung Rico, BNPT juga menyambangi Oman, Qatar, Saudi, dan Maroko untuk memelajari mekanisme kontrol tersebut. Di negara-negara itu, menurut Rycko, semua pengurus masjid, pemberi khutbah, dan materi ceramah dikontrol pemerintah. 

“Kiranya kita perlu mekanisme kontrol terhadap penggunaan atau penyalahgunaan rumah ibadah untuk penyebaran paham radikalisme,” kata Rycko dalam rapat kemarin.

Ia kemudian menekankan bahwa kontrol ketat ini tak hanya diberlakukan di masjid, tapi juga semua rumah ibadah di Indonesia.

Langkah Mundur

Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Gomar Gultom menilai usulan BNPT tersebut merupakan langkah mundur dari proses demokrasi di Indonesia. 

"Merupakan langkah mundur dari proses demokratisasi yang sedang kita perjuangkan bersama pasca reformasi 1998," ujar Gomar dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Selasa (5/9/2023).

Menurut dia, semua elemen bangsa sudah menyepakati demokrasi menjadi sistem atau kendaraan bagi masyarakat Indonesia sebagai bangsa untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

"Dalam masyarakat yang semakin demokratis, negara harus mempercayai rakyatnya untuk bisa mengatur dirinya, termasuk dalam hal pengelolaan rumah ibadah," ucap dia. 

"Pemikiran Rycko yang menghendaki agar pemerintah mengawasi setiap agenda ibadah yang digelar di tempat ibadah serta mengawasi tokoh agama yang menyampaikan dakwah atau khotbah, hanya menunjukkan sikap frustasi pemerintah yang tak mampu mengatasi masalah radikalisme," kata Gomar. 

"Hal sedemikian ini merupakan arus balik dari cita-cita reformasi dan akan membawa kita kepada suasana etatisme pada masa orde baru," ujarnya.

Dia menilai, masalah yang dihadapi sekarang ini justru karena kurang tegasnya pemerintah menghadapi berbagai ujaran kebencian yang mendorong budaya kekerasan di tengah masyarakat. Bahkan, perilaku intoleran yang disertai dengan tindak kekerasan, apalagi atas nama agama, sering luput dari tindakan hukum oleh negara. 

"Peradaban yang mengedepankan mereka yang bersuara keras, atau mengedepankan kebencian dan kekerasan, ini yang perlu mendapat perhatian kita bersama, untuk segera dihentikan," ujar Gomar.

Daripada memberlakukan usulan Kepala BNPT, menurut Gomar, lebih baik meminta keseriusan dan tindakan tegas pemerintah atas ujaran kebencian, aksi intoleran dan tindak kekerasan, seturut hukum yang berlaku. Selain itu, kata dia, hal lain yang mendesak dilakukan bersama oleh seluruh elemen bangsa adalah pembudayaan cinta damai dan cinta kemanusiaan. 

"Menjadi tugas bersama untuk mendidik masyarakat untuk sedia menerima mereka yang berbeda, serta mengakomodasinya dalam membangun hidup bersama, termasuk mengakomodasi kebutuhan akan rumah ibadah, oleh umat beragama apapun," kata Gomar.

"Di sisi lain, pemerintah pun perlu lebih peka mendengar kritik masyarakat, termasuk dari para tokoh agama atau pendakwah, dan jangan cepat-cepat menghakiminya sebagai bagian dari radikalisme," kata Gomar.***