SELATPANJANG - Keterbatasan APBD Kepulauan Meranti untuk menggesa pembangunan, membuat Pemda harus memutar otak dan bekerja lebih keras untuk meraih dana APBN. Berbagai upaya terus dilakukan, salah satunya seperti menggelar rapat koordinasi dengan pihak Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Rakor itu digelar di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Jumat (5/5/2017). Rakor ini dipimpin Wakil Bupati Kepulauan Meranti Drs H Said Hasyim, Kepala Sub Dit Kebijakan dan Program BNPP Nana Wahyudi, dan dikuti seluruh kepala dinas/ badan/ bagian serta camat se Kepulauan Kepulauan Meranti.

Dalam pertemuan itu, Nana Wahyudi mengungkapkan bahwa BNPP sebagai badan yang bertanggungjawab untuk mengelola daerah perbatasan, akan berupaya menfasilitasi usulan pembangunan dari Kabupaten Meranti yang masuk dalam kawasan terluar dan daerah perbatasan Indonesia. Namun, agar pembangunan infrastruktur di Meranti dapat dikoordinasi BNPP dengan kementerian terkait, Nana Wahyudi meminta SKPD yang ada di Kota Sagu memasukan usulan dengan data-data pendukung yang lengkap.

"BNPP bertugas menghimpun mengelola dan mengkoordinasikan usulan pembangunan degan kementerian terkait. Untuk itu, BNPP berharap SKPD yang berada di Pemerintah Daerah maupun Forkopimda jika ada program dan usulan yang didukung data lengkap," kata Nana Wahyudi.

Ia juga mminta semua SKPD untuk lebih pro aktif terlebih pembangunan daerah perbatasan masuk dalam Nawa Cita Presiden Jokowi. Tentu usulan dari Pemda Kepulauan menjadi prioritas. "Banyak sekali anggaran yang bisa dikelola dari pusat lewat tugas pembaguan dan lainnya, dengan berkooridnasi dengan BNPP yang difasilitasi Badan Pengelola Perbatasan di daerah silahkan jemput bola," kata Nana lagi.

Selain mendukung pembangunan infrastruktur di daerah, BNPP juga dapat membantu bidang kelembagaan, dalam bentuk tunjangan khusus untuk aparatur ASN yang yang bertugas di kecamatan perbatasan. antinya BNPP akan berkoordinasi dengan Men-PAN RB dan Menteri Keuangan membuat regulasinyanya.

Menyikapi hal tersebut, H Said Hasyim mengimbau semua SKPD untuk lebih gencar mengusulkan program kegiatannya melalui BNPP, dalam rangka meraih dana APBN. "Saat ini kita harus menangkap peluang, kalau tidak dimanfaatkan kita rugi," ujar H Said Hasyim.

Kepulauan Meranti bersama 13 provinsi dan 41 kabupaten kota lainnya di Indonesia masuk dalam daerah perbatasan yang menjadi prioritas pembangunan sesuai dengan Nawa Cita Presiden Jokowi. Namun, sayangnya usulan yang masuk ke Kementerian terkait masih minim.

Diceritakan H Said Hasyim, sesuai data yang diperoleh saat mengikuti Rakor BNPP di Hotel Borobudur Jakarta beberapa bulan lalu, usulan Kabupaten Meranti yang masuk tergolong sangat kecil. Tidak seperti kabupaten Inhil yang dapat bantuan pembangunan kantor bupati sebesar Rp250 M. Begitu juga Kabupaten Pelalawan Rp120 M untuk rehab kantor.

"Sayangnya Meranti belum mengajukan untuk Kantor Bupati, Kejari, Pengadilan Negeri, Dandim, begitu juga dengan kantor kecamatan di Pulau Merbau, dan 7 Kecamatan belum memiliki Kantor Polsek dan lainnya. Ini harus menjadi perhatian kita, termasuk juga infrastruktur jalan dan lainnya," ucap Wakil Bupati.

Saat ini seperti dikatakan Nana Wahyudi, BNPP sedang mendorong pembangunan Pos Lintas Batas (PLB) didaerah perbatasan. Yang akan dikembangkan menjadi PLBN sebagai pusat kegiatan ekonomi, keamanan dan lainnya.

Dalam dialog itu bergilir beberapa masukan dari SKPD terkait peran BNPP yang dianggap masih belum maksimal memperjuangkan dana pembangunan dari Kepulauan Meranri yang merupakan daerah terluar dan berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Seperti diutarakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Meranti, Hendra Putra, menurutnya BNPP seolah hanya badan tapi tidak punya kewenangan alias tidak punya dana. Sehingga tidak bisa mengambil kebijakan langsung soal alokasi dana APBN untuk Meranti. "Kami berharap peran BNPP dalam mendukung infrastjtur daerah perbatasan lebih konkrit. Jangan dilempar ke Satker masing-masing lalu urus ke kementerian terkait," kata Hendra Putra.

Juga ada usulan dari Camat Rangsang Mulyadi yang menginginkan pembangunan infrastruktur jalan poros yang sangat mendukung aktifitas pertanian, juga abrasi pantai yang terus menjadi masalah penting karena menyangkut berkurangnya wikayah NKRI tergerus gelombang. (rls)