BAGANSIAPIAPI – Kelompok masyarakat yang menamakan diri Masyarakat Peduli Nasib Perseroda Kabupaten Rokan Hilir (MPNP-KRH) akan menggelar aksi unjuk rasa, Kamis (13/3/2025). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan terhadap carut-marutnya penggunaan dana Participating Interest (PI) dari PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang telah diterima PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPRH) Perseroda Rohil.

Saat ini, PT SPRH tengah menjadi sorotan publik terkait pengelolaan dana PI sebesar Rp488 miliar yang tengah dalam proses penyelidikan setelah dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI dan Kejati Riau. Akibatnya, jajaran direksi dan komisaris PT SPRH sudah berulang kali diperiksa atau diklarifikasi oleh pihak berwenang.

Informasi mengenai aksi unjuk rasa ini berdasarkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan oleh MPNP-KRH kepada Polres Rohil, Selasa (11/3/2025). Dalam surat tersebut, aksi ini diketuai oleh Abdul Rabb, seorang aktivis dan penggiat sosial di Rohil.

Salah satu tuntutan utama dari MPNP-KRH adalah penyelamatan PT SPRH Perseroda Rohil serta meminta aparat penegak hukum (APH) dan Pemerintah Kabupaten Rohil sebagai pemegang saham untuk mengusut penggunaan dana PI dan penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang diduga sarat dengan praktik korupsi.

Saat ini, Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, telah menyurati Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Riau Kepri (BRK) Syariah untuk melakukan pemblokiran rekening perusahaan daerah tersebut.

Menanggapi aksi yang akan digelar, masyarakat Rohil yang dimintai pendapatnya mengaku mendukung langkah MPNP-KRH dan meminta Pemkab Rohil segera melakukan evaluasi terhadap jajaran direksi, komisaris, serta divisi di PT SPRH Perseroda.

"Kami menilai aksi ini sangat tepat. Kami berharap suara aspirasi dari MPNP-KRH didengar oleh Pemkab dan APH. Jika ada pihak yang merasa bertanggung jawab dalam pengelolaan dana PI dan penyaluran CSR yang diduga bermasalah, sebaiknya mereka mundur secara terhormat dari PT SPRH Perseroda," ujar salah satu sumber kepada GoRiau.com.

Masyarakat juga menegaskan bahwa pihak yang terlibat dalam dugaan penyalahgunaan dana PI dan CSR harus dimintai pertanggungjawaban penuh. Mereka mendesak agar kasus ini ditangani secara transparan dan tuntas demi kepentingan masyarakat Rokan Hilir. ***