JAKARTA -- Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam laskar Front Pembela Islam (FPI) dipimpin Amien Rais bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Selasa (9/3/2021).

Dalam pertemuan sekitar 15 menit itu, Amien Rais mengingatkan tentang penegakan hukum yang adil dan ancaman neraka jahanam dari Tuhan.

Dikutip dari detikcom, apa yang disampaikan Amien Rais pada pertemuan dengan Kepala Negara tersebut diungkapkan Menko Polhukam Mahfud MD dalam konferensi pers yang disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (9/3/2021).

''Pertama, harus ada penegakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum, sesuai dengan perintah Tuhan bahwa hukum itu adil dan yang kedua ada ancaman dari Tuhan kalau orang membunuh orang mukmin tanpa hak maka ancamannya neraka jahanam,'' ujar Mahfud.

Lanjut Mahfud, TP3 yakin kasus tewasnya laskar FPI merupakan pelanggaran HAM berat. Mereka ingin kasus tersebut dibawa ke pengadilan HAM.

''Kemudian diurai apa yang terjadi pertama, tujuh orang yang diwakili oleh Pak Amien Rais dan Pak Marwan Batubara tadi menyatakan mereka menyatakan keyakinan telah terjadi pembunuhan terhadap enam laskar FPI dan mereka meminta agar ini dibawa ke pengadilan HAM karena pelanggaran HAM berat, itu yang disampaikan kepada Presiden,'' kata Mahfud.

Mahfud menuturkan, pertemuan singkat itu berlangsung serius.

''Pertemuan berlangsung tidak lebih atau tidak sampai 15 menit. Bicaranya pendek dan serius. Hanya itu yang disampaikan oleh mereka, bahwa mereka yakin telah terjadi pembunuhan yang dilakukan dengan cara melanggar HAM berat, bukan pelanggaran HAM biasa, sehingga 6 laskar FPI itu meninggal,'' ucap Mahfud.

Sementara itu, dalam pernyataan sikap TP3 yang diterima detikcom, Amien Rais dkk mengatakan, enam laskar FPI telah dibunuh secara kejam. Mereka menilai ada extrajudicial killing oleh aparat negara.

''Polri memang telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Selain itu, Komnas HAM menyatakan telah terjadi pelanggaran pidana biasa. Akan tetapi temuan kami menyatakan pembunuhan tersebut merupakan pelanggaran HAM berat. Oleh karena itu, kami menganggap kasus ini masih jauh dari penyelesaian yang sesuai dengan asas keadilan dan kemanusiaan sesuai Pancasila dan UUD 1945,'' demikian pernyataan sikap TP3.

TP3 mendesak pemerintah memproses kasus tersebut sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

''Kami mendesak kasus ini harus segera diselesaikan secara tuntas, transparan, dan berkeadilan agar tidak menjadi warisan buruk dari pemerintahan ini,'' lanjut pernyataan tersebut.***