PEKANBARU - Puluhan massa yang mengaku Pengurus Kelurahan (PL) dan Pengurus Kecamatan (PK) Golkar di Kota Pekanbaru mendesak Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar Riau untuk mengambil alih pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Pekanbaru X.

Hal tersebut mereka sampaikan saat menggelar aksi deklarasi di Tugu Bambu Kuning Jalan Hangtuah, Pekanbaru, Minggu (23/8/2020).

Pantauan GoRiau.com, massa tampak sudah berkumpul sejak pagi di lokasi ini dan membawa kertas sebagai bentuk penolakan terhadap kepemimpinan Pengurus Golkar Pekanbaru hari ini.

GoRiau

Menurut Massa, kepemimpinan Golkar saat ini penuh dengan kepentingan pribadi, bahkan kepentingan pribadi ini menyebabkan penurunan kursi dari 7 kursi di Pileg 2014 menjadi 4 kursi di Pileg 2019 lalu.

Massa menilai, jika ini diteruskan maka akan berpotensi kericuhan.

"Banyak PK yang diberhentikan tanpa alasan yang jelas serta tidak sesuai dengan mekanisme partai, yang mana sudah diatur dalam disiplin organisasi. Ada 6 PK yang di Plt-kan," kata Ketua PK Kecamatan Tampan, Ezil, kepada GoRiau.com, Minggu (23/8/2020).

Tak hanya itu, para pemilik suara juga merasa mendapat intimidasi dari Pengurus Golkar saat ini. Artinya, ini sudah menciptakan rasa tidak aman dan nyaman bagi pengurus Golkar di Kota Pekanbaru.

Sementara itu, Ketua Steering Committe (SC) Musda Golkar Pekanbaru X, Roni Amriel menilai aksi-aksi seperti ini merupakan cara-cara yang tidak tepat dan tidak patuh dengan arahan ketua DPD partai Golkar provinsi Riau Syamsuar.

Dikatakan Roni, Ketua DPD I Golkar Riau, Syamsuar sudah menegaskan kepada seluruh stakeholder di 12 Kabupaten kota untuk melaksanakan Musda dengan tetap menjaga soliditas dan Marwah Partai Golkar.

Hal ini, lanjut Roni, berdampak kepada potensi adanya perpecahan di kalangan internal Partai Golkar.

"Kalau saya berpikir untuk kemajuan partai tak perlu gunakan cara-cara seperti ini, karena justru merusak citra dan marwah partai. Ada salurannya untuk menyampaikan hal-hal seperti itu," jelas Roni.

Roni menambahkan, semua pihak yang terlibat dalam Musda untuk tidak mencari-cari kesalahan dengan cara black campaign.

GoRiau

Jika memang ada yang tak sesuai, Roni selaku Ketua SC akan memanggil seluruh pengurus kelurahan dan kecamatan yang menggelar aksi.

Harusnya, sambung Roni, di masa-masa seperti ini semua kader harus saling menjaga supaya Musda bisa berjalan secara baik sesuai dengan amanah yang partai berikan kepada SC.

"Jangan gunakan cara-cara politik rendahan untuk merusak citra partai. Ini kompetisi internal, jadi gunakan saluran-saluran yang tepat untuk mengimplementasikan amanah partai," ulasnya.

"Saya dalam kapasitas menjaga jangan sampai Musda ini penuh dengan keributan, karena tantangan kedepan jauh lebih berat dibanding persoalan-persoalan yang sekarang," tutupnya***