PEKANBARU - Setelah melakukan perundingan yang cukup alot dengan perwakilan massa buruh dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI). Akhirnya beberapa poin tuntutan massa buruh dipenuhi oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, Selasa (2/5/2017).

Dalam mediasi dan perundingan antara perwakilan massa buruh dari KSBSI dengan Kepala Disnakertrans Riau. Ada beberapa poin tuntutan massa buruh yang akan dipenuhi oleh pihak Disnakertrans Riau.

Berikut delapan poin hasil perundingan massa buruh KSBSI dengan Disnakertrans Riau yang telah disepakati bersama:

1. Penerapan struktur skala upah buruh yang mengacu pada PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan yang mulai efektif berlaku pada Oktober 2017.

2. Disnakertrans Riau akan membuat surat edaran ke perusahaan-perusahaan untuk evaluasi dan monitoring terkait outsourching dan Buruh Harian Lepas (BHL).

3. Disnakertrans Riau akan melakukan peninjauan ke perusahaan-perusahaan terkait adanya pelanggaran kebebasan buruh untuk berserikat.

4. Disnakertrans Riau akan melakukan koordinasi ke Kementrian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI terkait eksistensi dan legalitas KSBSI Riau.

5. Disnakertrans Riau mengakui eksistensi KSBSI Riau, sepanjang tunduk pada putusan MA nomor 378/Pdt.Sus-HK/2015.

6. KSBSI Riau tetap menjaga kondisi yang kondusif dan tidak melakukan tindakan melanggar hukum, sementara menunggu hasil koordinasi Disnakertrans Riau di Kemenaker RI.

7. Disnakertrnas Riau mendukung verifikasi Serikat Pekerja (SP) atau Serikat Buruh (SB) Kabupaten/Kota, sesuai dengan Kepmenaker Nomor 201/Men/2001 dalam waktu sesegera mungkin.

8. Disnakertrans Riau akan sesegera mungkin menyelesaikan permasalahan buruh dan persoalan yang terjadi di PT DAP Kabupaten siak dengan transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah empat jam melakukan perundingan dan menggelar aksi di Kantor Disnakertrans Riau, jalan Pepaya, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru, ratusan massa buruh dari berbagai daerah diantaranya Kampar, Siak, Pekanbaru membubarkan diri dengan tertib.***