PEKANBARU - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau mengakui besarnya belanja pegawai membebani keuangan pemerintah, sehingga pemerintah agak kesulitan dalam melakukan penanganan Covid-19.

Manajer Advokasi Fitra Riau, Taufik, mengatakan, pihaknya pernah menyoroti porsi anggaran belanja pegawai yang ada di APBD, baik kabupaten kota maupun provinsi Riau. Bahkan, di APBD 2021 ini masih ada anggaran bukan prioritas yang dianggarkan.

"Kami pernah menyoroti biaya perjalanan dinas, biaya makan minum, dan juga pembangunan yang bukan prioritas," ujar Taufik, Minggu (1/8/2021).

Saat ini, kata Taufik, penanganan Covid-19 harus menjadi prioritas. Sebab, pihaknya menemukan masih banyak masyarakat di pedesaan yang belum tersentuh program vaksinasi.

Mestinya ini menjadi perhatian pemerintah, salah satunya dengan mengalihkan anggaran belanja pegawai. "Alangkah baiknya anggaran belanja pegawai ini direvisi, kalau gaji pegawai okelah, di luar gaji itu mestinya dialihkan ke Covid-19 saja," tuturnya.

Dengan adanya anggaran saja, lanjut Taufik, masih ada kekurangan pemerintah dalam memberi perhatian kepada masyarakat. Dia mencontohkan di tahun 2020 lalu, dimana realisasi bantuan belum maksimal.

"Di tahun 2020 lalu, refocusing anggaran untuk Covid-19 kan ada di angka Rp 493 Milyar. Tapi masih jauh dari realisasi, misalnya penyaluran bantuan ke masyarakat yang masih dipungut biaya administrasi bank," tambahnya.

Makanya, pemerintah diminta belajar dari tahun lalu supaya skema dan realisasi APBD bisa lebih baik, termasuk menentukan formulasi yang tepat. Namun yang utama, pemerintah harus berkomitmen memangkas biaya rutin untuk penanganan Covid-19.

"Apalagi sekarang sudah mau masuk tahap pembahasan APBD perubahan, belanja anggaran perjalanan dinas, dan dana belum terserap direvisi dan refocusing untuk penanganan Covid-19. Apalagi, ada UU Nomor 2 Tahun 2020, yang membolehkan pemerintah menggeser anggaran tanpa persetujuan DPRD," tutupnya. ***