PEKANBARU – Ketua Komisi II DPRD Riau Syafrudin Iput mengaku banyak menerima keluhan dari para petani kelapa sawit karena tidak mendapat dana replanting (peremajaan-red) kelapa sawit dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) karena lahan mereka berada di kawasan hutan.

"Baik masyarakat juga anggota dewan dari kabupaten, melaporkan kepada saya bagaimana mendapatkan dana replanting dari BPDPKS," kata Iput.

Memang, jelas Iput, dana hibah replanting kelapa sawit sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena ketidakmampuan para petani dalam meremajakan kebun kelapa sawit mengingat besarnya dana yang dibutuhkan.

"Namun karena adanya persyaratan yang menyatakan kebun kelapa sawit yang akan direplanting tidak boleh berada di dalam kawasan hutan, makanya banyak para petani sawit yang tidak memenuhi syarat. Karena kebun mereka berada di dalam hutan bukan APL," jelas politisi Gerindra ini.

Terkait kebun masyarakat di dalam kawasan, Iput menyarankan RTRW Provinsi Riau yang belum direvisi dapat memutihkan kebun tersebut, karena menurutnya RTRW tersebut banyak kekurangannya, karena ada kawasan pertanian padi di Rohil sebelumnya bukan kawasan hutan, namun setelah direvisi malah masuk dalam kawasan hutan, untuk itu dalam RTRW Provinsi Riau 2018-2023 yang oleh MK diperintahkan harus direvisi, segera direvisi. "Nah dalam revisi nantinya kebun masyarakat ini diputihkan saja," ucapnya.

Selain itu jelas politisi asal Rohil ini, bagi masyarakat yang sudah terlanjur membuka kebun di kawasan hutan, dihimbau agar segera mengajukan “pemutihan” kepada pemerintah melalui pola Nota Kesepakatan Kerjasama (NKK). Pasalnya jika sampai tahun 2023 tak diajukan, pemerintah dipastikan akan melakukan penertiban.

Ketua Komisi II DPRD Riau Syafrudin Iput mengatakan, program kemaafan tersebut hingga kini masih berlanjut hingga tahun 2023. Hal ini sejalan dengan UU Cipta Kerja yang tinggal setahun lagi.

“Pemerintah masih memberikan kesempatan untuk diurus. Diajukan permohonan kemaafan atau pengampunan. Sekarang ini sudah mulai dilaksanakan oleh masyarakat termasuk perusahaan," katanya.

Iput menjelaskan, bagi masyarakat atau kelompok yang ingin mengajukan pola kemitraan tersebut dapat diajukan kepada Dinas Kehutanan Provinsi, untuk selanjutnya disampaikan ke pusat. (kl2)