RENGAT, GORIAU.COM - Ketua LSM MPR Ber-Nas (Masyarakat Peduli Reformasi Berwawasan Nasional) Kabupaten Indragiri Hulu, Hatta Munir di Rengat Senin (11/2/2013) mengatakan bahwa banyak sekali rintangan yang harus dihadapi oleh pihaknya dalam memperjuangkan hak masyarakat terkait permasalahan lahan dengan PT TPP (Tunggal Perkasa Plantation).

Rintangan tersebut bukan hanya datang dari pihak perusahaan melainkan juga datang dari pihak-pihak lain yang tidak menginginkan perjuangan masyarakat untuk mendapatkan 20 persen lahan plasma di lahan HGU (Hak Guna Usaha) PT TPP berhasil, sehingga banyak sekali pihak-pihak yang mencoba untuk mengganjalnya.

Seperti diketahui bahwa begitu HGU PT.TPP berakhir pada 31 Desember 2012 yang lalu namun 13 Lurah dan dan Kepala Desa (Kades) yang ada di Kecamatan Pasir Penyu dan sekitarnya menandatangani surat yang diduga dibuat oleh PT TPP yang intinya tidak mendukukng perjuangan masyarakat terhadap PT TPP.

''Setelah itu ada lagi surat yang isinya juga menolak perjuangan masyarakat terhadap PT TPP yaitu Surat Pernyataan Sikap yang dibuat oleh para petinggi-petinggi serta orang-orang pintarnya Kecamatan Pasir Penyu yaitu Drs M Solkan (Camat), serta beberapa ormas yang ada di Kecamatan Pasir Penyu,'' katanya.

Dikatakan Hatta Munir, ini menurutnya adalah suatu tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang pimpinan organisasi masyarakat (Ormas), jika memang tidak mau membantu alangkah akan lebih baiknya mereka mengambil sikap diam, daripada menjadi penghalang bagi masyarakat.

''Saat ini perjuangan masyarakat sudah menampakan hasilnya, meski belum seratus persen, apakah hal ini tidak akan menjadi tamparan bagi mereka, seharusnya sebagai seorang pemimpin mereka malu dengan apa yang telah mereka lakukan,'' pungkasnya. (aun)