SELATPANJANG - Dari 101 desa dan kelurahan se Kabupaten Kepulauan Meranti, belum semuanya memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hanya sekitar lebih kurang 20 desa saja yang baru membentuk BUMDes.

Hal itu diakui Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, H Edi M Nur. Kata Edi, hingga saat ini baru sekitar 20-an desa yang sudah memiliki BUMDes.

Padahal, banyak potensi besar yang bisa dikelola BUMDes. Seperti pengelolaan listrik desa, pengelolaan kempang penyebrangan dan beberapa potensi lainnya. Sementara, sampaai saat ini, tambah Edi, BUMDes di Kepulauan Meranti baru mengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) saja

"Banyak potensi yang bisa dikelola, sudah saatnya desa memiliki pendapatan," ujar Edi.

Kedepan, kata H Edi, semua desa di Kepulauan Meranti didorong untuk membentuk BUMDes dan memiliki produk unggulan (one product, one village). Dimana, pengelolaannya langsung di bawah BUMDes.

Guna memaksimalkan fungsinya, beberapa desa yang telah mempunyai BUMDes juga sudah diberi kesempatan belajar ke daerah lain. "Sejumlah desa yang memiliki BUMDes sudah kita minta belajar ke Pekanbaru," beber Edi.

Menanggapi ini,Ketua Forum Kepala Desa se Kepulauan Meranti, Edy Murkan, mengaku sangat setuju setiap desa ada BUMDes. Sebab, dengan BUMDes bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PADes). "Kita setuju dan mendorong seluruh desa membentuk BUMDes," kata Edy Murkhan. ***