PANGKALAN KERINCI – DPRD Kabupaten Pelalawan menggelar rapat paripurna terkait penyampaian rekomendasi Badan Anggaran (Banggar) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021, Selasa (26/7/2022).

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan, Baharudin, SH MH itu dihadiri Wakil Bupati Pelalawan, H Nasarudin, sejumlah anggota DPRD Pelalawan, serta beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan.

Juru bicara Banggar, Abdul Nasib, SE dari Fraksi Gerindra menyampaikan hasil pembahasan Banggar untuk pertanggungjawaban APBD tahun 2021.

Menurutnya, menyikapi laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau maka Banggar menilai bahwa penggunaan anggaran tahun 2021 secara umum sudah terlaksana dan terealisaai dengan baik.

"Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK kepada Pemkab Pelalawan meski ada beberapa catatan yang harus menjadi perbaikan untik kedepan," ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjut Abdul Nasib, DPRD perlu memberikan beberapa rekomendasi sebagai masukan kepada Pemkab Pelalawan.

Adapun rekomendasi tersebut, pertama diminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) agar segera melaksanakan seluruh kegiatan yang telah direncanakan supaya tudak terjadi keterlambatan. Hal ini dikarenakan masih sangat rendahnya serapan anggaram pada setiap OPD.

Kedua, lanjutnya lagi, OPD agar dalam perencanaan kegiatan memperhatiman kelompok kode rekening kegiatan, agar daoat berjalan sesuai yang direncanakan.

"Hal ini sesuai dengan catatan audit BPK terkait adanya kesalahan kode rekening di beberapa OPD," jelasnya.

Masih disampaikan Abdul Nasib, ketiga, OPD yang melakukan penagihan, pungutan, pajak, retribusi agar diawasi dengan ketat supaya tidak ada lagi kebocoran dan penyimpangan di lapangan.

"Ketiga, diminta kepada Pemda agar meningkatkan standar akutansu dalam hal laporan keuangan demi terwujudnya tata kelola pemerintah yang transparan, profesional dan akuntabel," sebutnya.

Kelima, kepada seluruh OPD agar memperhatikan apa yang menjadi catatan BPK supaya tidak terulang lagi dikemudian hari.

Keenam, kata Abdul Nasib, agar Pemda dalam menetapkan anggaran belanja daerah mengacu pada norma dan prinsip anggaran yang transparan, akuntabel, efisien dan efektifitas anggaran yang berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat sesuai dengan tuntutan dan dinamika yang berkembang demi meningkatnya pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan catatan-catatan BPK pada APBD tahun 2021.

"Terakhir, pada perencanaan hendaknya diperhatikan anggaran di OPD pelayanan, kecamatan dan kelurahan agar operasional mencukupi melakukan pelayanan serta kegiatan pemerintah di kecamatan dan kelurahan," pungkasnya.***