PANGKALAN KERINCI, GORIAU.COM - Awal Februari lalu, proses upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang diambil terpidana Budi Artiful, telah dicabut oleh Penasehat Hukum putra sulung Bupati Pelalawan, HM Harris ke Pengadilan Negeri (PN) Pelalawan. Pencabutan PK atas nama Budi Artiful per tanggal 5 Februari lalu itu melalui penandatanganan berita acara oleh PH atas nama Zulhaeri dan para ahli waris pemohon PK.

"Surat permohonan pencabutan itu dimasukkan PH pada 29 Januari lalu, tepat pada sidang pemberkasan terakhir di PN Pelalawan. Memang belum sempat kita kirimkan ke Mahkamah Agung (MA) untuk diproses. Karena sidang pemberkasan belum selesai, sudah dilakukan pencabutan. Jadi tidak ada lagi PK atas kasus yang bersangkutan,” terang Humas PN Pelalawan, Rico Sitanggang, pada sejumlah media di Pangkalan Kerinci, Senin (25/2).

Rico mengatakan bahwa dalam surat permohonan pencabutan itu tertera alasan pencabutan PK atas kasus pidana yang membelit Direktur PT Tenaga Kampar, yakni sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 tahun 2012, dimana dibunyikan pemohon PK ahli waris maupun terpidana, harus hadir dalam setiap sidang pemberkasan di Pengadilan Negeri.

"Selama ini, jangankan untuk menghadirkan terpidana Budi Artiful dan dua rekannya Janter Situmeang serta Hendrik, para ahli waris pemohon PK yakni istri para terpidana, tidak dapat dihadirkan oleh PH," ujarnya.

Atas alasan ketidakmampuan itulah, sambungnya, pencabutan PK yang diajukan pada 17 Oktober 2012 lalu dilakukan. Sehingga pemohonan PK anak Bupati Harris nomor 02/Pid.PK/2012/PN.PLW itu, dianggap batal oleh PN Pelalawan.

"Sekarang sudah jelas, perkara pidana ini sudah memilik kekuatan hukum tetap dan sudah bisa dieksekusi, meskipun permohonan PK tidak menghalangi. Terkait kapan eksekusi para terpidana, silahkan ditanya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalan Kerinci. Karena mereka yang berwenang sebagai eksekutor," katanya.

Pengajuan PK ini dilakukan setelah MA memvonis Budi Artiful dengan hukuman penjara selama empat tahun dan denda sebanyak Rp 1 miliar. Salinan putusan perkara Ilegal Logging itu turun pada pertengahan tahun lalu ke PN Pelalawan. Oleh kelurga terpidana, diambil langkah hukum PK dan meyakini budi Artiful Cs bisa bebas, tetapi ditengah jalan kandas juga.

Penasehat Hukum (PH) Budi Artiful, Zulhaeri membenarkan pencabutan pengajuan PK para kliennya itu. Tetapi belum semua ahli waris yang menandatangani akta pencabutan, yakni ahli waris Hendrik. Zulhaeri juga mengakui pencabutan itu digelar karena belum sesuai dengan SEMA nomor 1 tahun 2012, dan atas dasar pertimbangan bersama kliennya. Selain itu, Jaksa menurut Zulhaeri memaksa pihaknya untuk menghadirkan Budi Cs di persidangan dan pihaknya tidak mampu untuk itu.

Pasalnya, PH dan pihak keluarga sendiri tidak mengetahui dimana keberadaan putra sulung Bupati Harris itu saat ini. Sehingga permintaan jaksa itu mustahil untuk dipenuhi dalam sidang pemberkasan PK. Kliennya akan kembali mengajukan PK dalam kasus itu dalam dua bulan kedepan. Karena pengajauan PK sebelumnya sudah dibatalkan dan belum sempat masuk ke MA.

"Tetapi akan kita bincangkan terlebih dahulu bersama pihak keluarga dan ahli waris. Dalam dua bulan ini akan kembali kita ajukan (PK),” ujarnya.

Terpisah, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalan Kerinci, Deni Anteng Prakoso, saat dikonfirmasi soal ini oleh sejumlah media membenarkan informasi pencabutan permohonan Peninjauan Kembali (PK) terpidana Budi artiful. Tetapi Deni AP mengaku pihaknya sampai kini belum mendapatkan surat pemberitahuan resmi pencabutan PK itu. Jaksa menilai permohonan PK itu belum sesuai dengan SEMA terbaru, yang sempat menjadi perdebatan saat sidang permberkasan perdana. Sehingga cocok untuk dicabut.

Ditanya soal upaya eksekusi Budi Artiful oleh kejaksaan, Deni mengatakan masih dilakukan pencarian terpidana. Perkataan ini merupakan jawaban yang sama dengan beberapa bulan lalu, saat dikonfirmasi perihal tugas sebagai eksekutor oleh korps Adhyaksa ini. Hampir tidak ada perkembangan kinerja jaksa, mencari keberadaan putra ketua DPD II Golkar Pelalawan itu. Meskipun Deni mengklaim sudah berkordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Riau dan Kejaksaan Agung, memburu posisi Budi Artiful.

Padahal, Kejari Pangkalan Kerinci telah mengumumkan Budi masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), sekaligus melakukan Cegah Tangkal (Cekal) ke pihak Imigrasi. Namun upaya instansi penegak hukum berseragam coklat ini tak kunjung membuahkan hasil. Terkait ide penyebaran foto-foto wajah terpidana ke tempat umum dan ke khalayak ramai, jaksa mengaku akan menanggapinya.

“Kalau model pencarian yang kita gunakan sekarang belum menunjukkan hasil, ide penyebaran foto itu akan kita lakukan. Namun akan kita pertimbangkan terlebih dahulu nanti,” pungkasnya. (ilm)