PEKANBARU – Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Provinsi Riau mengapresiasi diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Dalam pers rilis yang disampaikan Selasa (11/3/2025), LAMR menyatakan siap bersinergi dengan pemerintah dalam penerapan regulasi yang telah ditetapkan sejak 21 Januari 2025 tersebut.

Sebagai langkah nyata dalam mendukung Perpres ini, LAMR Provinsi Riau telah membentuk Tim Perjuangan Hak-hak Masyarakat Adat Provinsi Riau. Tim ini dipimpin oleh Datuk H. Tarlaili sebagai Ketua, dengan Wakil Ketua Datuk Yusrif Tambusai, Sekretaris Datuk Firman Edi, serta enam anggota lainnya.

Datuk Tarlaili menegaskan bahwa dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2025 terdapat ketentuan yang menyangkut wilayah adat. Oleh karena itu, LAMR sebagai payung negeri memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di Riau.

"Harapan kita, dalam penerapan Perpres ini, masyarakat adat tidak dirugikan. Kami meminta Satgas yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat untuk memperhatikan hukum adat dalam proses penertiban kawasan hutan. LAMR siap bersinergi dalam hal ini," ujar Datuk Tarlaili dalam keterangan resmi yang diterima Media Center Riau.

Tim Perjuangan Hak-hak Masyarakat Adat Provinsi Riau telah bergerak cepat dalam menjalankan tugasnya. Datuk Tarlaili menyebut tim ini telah melakukan kunjungan ke Jakarta untuk bertemu dengan berbagai pihak guna membahas penertiban kawasan hutan dan hak-hak masyarakat adat.

Sesuai agenda, pada Rabu (12/3/2025), tim akan bertemu dengan Gubernur Riau, Abdul Wahid. Dalam pertemuan tersebut, LAMR akan menyampaikan secara resmi bahwa tim telah dibentuk dan membahas langkah-langkah strategis dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di Riau.

"Dalam pertemuan dengan Gubernur Riau, kami akan mendiskusikan langkah-langkah konkret yang perlu diambil guna memastikan hak-hak masyarakat adat tetap terlindungi dalam penerapan Perpres ini," pungkas Datuk Tarlaili. ***