PEKANBARU, GORIAU.COM - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2013 mendatang diperkirakan akan mengalami defisit Rp1,834 triliun. Defisit terjadi karena kebutuhan belanja daerah diperkirakan Rp8,343 triliun sedangkan asumsi pendapatan daerah 2013 sebesar Rp6,599 triliun.

Demikian diungkapkan Gubernur Riau HM Rusli Zainal pada pidato Pengantar Nota Keuangan RAPBD Riau tahun 2013 pada sidang Paripurna DPRD Riau, Senin (17/12/2012) yang dipimpin Ketua DPRD Drs HM Johar Firdaus MSi didampingi Wakil Ketua Almainis SPd dan Thamsir Rachman serta dihadiri oleh seluruh anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, anggota DPRD Riau dan para kepala dinas dan badan di lingkungan Pemprov Riau. 

Menurut Gubernur Riau, defisit akan ditutupi dari pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya, penghematan dan sisa dana kegiatan yang hingga akhir tahun 2012 tidak bisa diselesaikan. 

Dijelaskan, anggaran Pendapatan Riau tahun 2013 mendatang diperkirakan turun 0,60 persen. Jika tahun lalu pendapatan mencapai Rp6,639 triliun, tahun 2013 mendatang diperkirakan hanya Rp6,599 triliun. Sedangkan belanja Riau pada tahun 2013 diperkirakan akan mencapai Rp8,434 triliun. 

Penerimaan dari pendapatan asli daerah diperkirakan Rp,2,401 triliun atau sekitar 36,17 persen dari prakiraan total pendapatan pada tahun 2013 mendatang. Rencana penerimaan asli daerah ini diperoleh dari pendapatan pajak daerah sebesr Rp2,025 triliun, retribusi daerah Rp12,318 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar Rp119,465 miliar dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp244,146 miliar.

Sedangkan anggaran pendapatan dari dana perimbangan direncanakan mencapai Rp3,537 triliun atau 53,28 persen dari total pendapatan daerah yang direncanakan pada tahun anggatan 2013. Pendapatan dana perimbangan ini mengalami penurunan sekiyar 6,75 persen jika dibandingkan dengan pendapatan perimbangan pada APBD 2012 sebesar Rp3,793 triliun. Penerimaan dana perimbangan berasal dari dana bagi hasil pajak sebesar Rp559,6 miliar, dana bagi hasil bukan pajak atau sumber daya alam sebesar Rp2,772 triliun.

Sedangkan dana alokasi umum sebesar Rp726,6 miliar mengalami peningkatan signifikan yaitu Rp237,5 miliar atau 32,69 persen. Selanjutnya dana alokasi khusus diperkirakan Rp38,738 miliar, mengalami penurunan sebesar 38,01 persen dibandingkan DAK tahun 2012 sebesar Rp62,491 miliar.

Dan terkait dengan penerimaan dana perimbangan, Pemprov Riau telah berkali-kali mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk melakukan reka ulang formulasi penentuan dana bagi hasil. Dalam kaitan kebijakan fluktuasi hanga minyak dan pengaruhnya terhadap DBH perlu diperjelas oleh pemerintah pusat, Riau mengharapkan keterbukaan pemerintah pusat terhadap informasi data, skala, dan besaran sumber dan produksi serta penghutungan.

Pada kesempatan itu, Gubernur Riau HM Rusli Zainal juga menguraikan rencana belanja daerah yang diperkirakan Rp8,434 triliun. Belanja ini akan dialokasikan untuk pos belanja tidak langsung sebesar Rp3,411 triliun atau mengalami penurunan sebesar Rp659,372 miliar atau turun 16,20 persen dibandingkan tahun 2012 yang mencapai Rp4,070 triliun.

Sedangkan alokasi belanja bagi hasil kepada kabupaten dan kota sebesar Rp581,645 miliar rupiah atau mengalami penurunan sebesar Rp442,505 miliar jika dibandingkan dengan tahun 2012 lalu yang nilainya mencapai Rp1,024 triliun. Penganggaran belanja bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten disesuaikan dengan rencana pendapatan tahun 2013, sedangkan pelampuan target tahun 2012 yang menjadi hak kabupaten/kota akan ditampung dalam perubahan APBD 2013.

Pada tahun 2013, bantuan keuangan kepada kabupaten kota, pemerintahan desa dialokasikan Rp204,007 miliar atau mengalami penurunan Rp91,090 miliar atau 30,86 persen jika dibandingkan tahun anggaran 2012 sebesar Rp295,168 miliar. Sedangkan belanja hibah dan bantuan sosial diperkirakan mengalami penurunan menjadi Rp1,552 triliun atau turun Rp304,785 miliar atau turun 16,41 persen.

Belanja hibah dan bantuan sosial ditetapkan secara spesifik peruntukkannya dalam APBD yang dianggarkan dalam rangka mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dilakukan pemerintah atau instansi vertikal.

''Pemerintah Provinsi Riau berupaya untuk terus melakukan langkah-langkah penyempurnaan dalam sistem, tata cara dan pertanggungjawaban pengelolan bantuan sosial dan hibah sehingga pemberian belanja bantuan sosial dan hibah tepat sasaran dan tepat guna dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat,'' jelas Gubernur Riau.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Riau juga menguraikan belanja langsung direncanakan Rp5,022 triliun meningkat sebesar Rp719,621 miliar atau naik 16,72 persen dari tahun lalu. (nti)