PEKANBARU – Reklame ilegal di Kota Pekanbaru masih berdiri gagah, bahkan reklame ilegal ini terus-terusan berganti menayangkan iklan.

Seperti reklame model bando yang terdapat di Jalan Harapan Raya. Bando ini masih terus menayangkan iklan, mulai dari produk makanan hingga wajah politisi terpampang di bando tersebut.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang pemanfaatan bagian-bagian jalan, pada Pasal 18 yang berbunyi bahwa konstruksi bangunan iklan dan media informasi tidak boleh melintang di atas jalan.

"Kita minta untuk secepatnya ditertibkan Satpol PP, karena beberapa waktu lalu kita sudah mulai menertibkannya," kata anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Roni Pasla kepada GoRiau.com, Selasa (26/7/2022).

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sebenarnya jauh hari sudah membentuk tim penertiban yang terdiri dari beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). Seperti Bapenda, PUPR, BPKAD, DLHK, Dishub, DPM-PTSP, dan Satpol PP.

Uniknya di Kota Pekanbaru, Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) juga dijadikan tempat untuk memasang iklan. Bahkan ukuran iklan yang dipasang memiliki diameter ukuran yang sangat besar, tentu hal ini sangat berbahaya bagi pengendara yang melintas dibawahnya.

"Tahun ini belum ada (penertiban), kita minta profesional dari Satpol PP. Baik itu Bando ataupun JPO yang diperuntukkan fungsi digunakan buat bando," tegas politis PAN ini.

Penertiban tiang reklame ilegal ini ditegaskan oleh Roni Pasla juga jangan tebang pilih, dari itu ketegasan dan keberanian dari Pemko Pekanbaru dibutuhkan.

"Satu ditertibkan, yang lainnya juga harus ditertibkan juga," cetusnya.

Roni juga mengaku tidak yakin kendala penertiban reklame ilegal ini bahwa Pemko Pekanbaru takut dengan para pemilik reklame atau dari para pembeking.

"Enggak lah. Gak yakin juga itu faktornya. Kendalanya dulu memang penganggaran penyewaan alat. Kalau sekarangkan sudah pasti ada (anggaran). Sudah masuk Juli, kegiatan (penertiban) Satpol PP sudah harus ada sih," tutupnya. ***