PEKANBARU – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Riau, Joni Irwan, angkat bicara terkait keberangkatan sejumlah nama Anggota DPRD Riau ke luar negeri menggunakan dana APBD Riau.

Joni tak membantah jika saat ini ada sejumlah wakil rakyat yang melakukan perjalanan ke luar negeri, namun dia meminta supaya perjalanan mereka tak diartikan sebagai 'pelesiran'

"Jangan dianggap itu peleserin, itu kan sudah teranggarkan, ada proses administrasinya, dan prosesnya sangat panjang. Mulai dari izin gubernur, ke Mendagri, ke Setneg, baru ke Menlu," kaya Joni, Kamis (14/7/2022).

Menurut Joni Irwan, kegiatan studi banding yang dilakukan wakil rakyat ke luar negeri adalah sesuatu yang tidak menyalahi aturan. Karena ada dasar regulasi, dan juga secara pendanaan sudah melalui proses penganggaran.

"Saya belum tahu persis namanya, kalau lamanya ya sekitar 7-10 hari," katanya.

Sebelumnya, Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau mengajak semua pihak, untuk menyoroti kebiasaan Anggota DPRD Riau yang gemar melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

Hura-hura berkedok perjalanan dinas ini, menurut Manajer Advokasi Fitra Riau, Taufik, selalu menjadi catatan serius dari Fitra Riau terhadap kinerja DPRD Riau. Apalagi, aktivitas ini berulang setiap tahunnya dan tidak pernah membawa manfaat terhadap perbaikan pembangunan di Riau.

"Dengan demikian, perjalanan dinas luar negeri tersebut terkesan hanya untuk hura-hura," kata Taufik, Rabu (13/7/2022).

Kegemaran para wakil rakyat ini, jelas Taufik, menimbulkan pertanyaan di masyarakat, apa yang menjadi tujuan mereka dalam Kunker itu. Dan sekalipun, tak pernah ada penjelasan dari DPRD Riau. Sehingga, wajar jika masyarakat menaruh rasa curiga yang amat tinggi kepada DPRD Riau.

Fitra Riau mencatat, biaya perjalanan dinas DPRD Riau yang dialokasikan dalam APBD tahun 2022 ini mencapai Rp 16,7 M. Itu meliputi semua kebutuhan Kunker ini.

"Pembiayaan transportasi Taksi selama di sana, penginapan, uang harian, biaya tiket, biaya sewa kendaraan, biaya makan dan kebutuhan lainnya, termasuk untuk biaya pengurusan izin visa keberangkatan, semua bersumber dari uang rakyat," tegasnya. ***