PEKANBARU – Ketua Umum Panitia Besar (PB) Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) X Riau tahun 2022, Suhardiman Amby menyatakan kekurangan dana sebesar Rp2,4 miliar. Atas minus anggaran tersebut, ia mengajukan tiga opsi ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Riau dan Pemerintah Provinsi Riau.

Opsi pertama yang diutarakan Suhardiman adalah penundaan Porprov hingga awal tahun 2023. Jika dilaksanakan awal 2023, maka pelaksanaannya menggunakan APBD murni Kuansing.

Opsi kedua adalah menggunakan dana CSR (corporate social responsibility), sehingga Porprov X Riau tetap dilaksanakan pada 12-22 November mendatang.

"Opsi ketiga, dibatalkan. Saya tidak mau penyakit tinggal sama kami," ujar Suhardiman saat rapat bersama KONI Riau di Sekretariat KONI, Jalan Gajahmada Pekanbaru, Kamis (13/10/2022). Rapat ini juga dihadiri Dispora Riau.

Dikatakan Suhardiman, pihaknya telah menganggarkan Rp4,5 miliar untuk pelaksanaan Porprov X Riau pada APBD-P 2022. Kemudian, pihaknya melakukan efisiensi, sehingga dapat angka Rp2,4 miliar. Namun, APBD-P Kuansing 2022 gagal dibahas.

Ia pun menegaskan tidak akan menggunakan anggaran kabupaten untuk menutupi kekurangan Rp2,4 miliar, karena tidak ada regulasi yang mengaturnya. Jika itu dilakukan, Suhardiman khawatir akan menimbulkan akibat hukum di kemudian hari.

"Selalulah selama ini setelah Porprov ada tersangka, setelah PON ada tersangka. Kami tidak mau terulang itu. Saya yang Kuansing ini mau safety betul. Namun demikian kalau ada sumber dana lain yang bisa digunakan karena ini adalah perhelatan provinsi, ya lanjut," papar Suhardiman di hadapan Iskandar Hoesin.

Minus anggaran Rp2,4 miliar, lanjut Suhardiman, direncanakan untuk membeli sarana prasarana pertandingan. Seperti matras, bola, perahu karet dan peralatan lainnya.

Karena itu, Suhardiman berharap KONI Riau bisa mencarikan solusi atas persoalan yang ada. Terlebih, waktu pelaksanaan semakin dekat dan ini adalah perhelatan provinsi.

"Tetapi kalau dipaksakan dengan keadaan seperti ini, ya saya menyerah. Saya tidak sanggup karena resiko hukumnya ada di kepala daerah," tegas Suhardiman.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum KONI Riau, Iskandar Hoesin menyatakan Porprov di Kuansing harus terlaksana. Jika tidak, maka akan menimbulkan persoalalan, sebab kabupaten kota telah menganggarkan untuk mengikuti pelaksanaan Porprov di Kuansing.

"Kami sependapat sekiranya memang betul-betul venue dan perlengkapan tidak bisa di Kuansing kami siap untuk dilaksanakan di Pekanbaru," kata Iskandar.

Mengenai kekurangan anggaran, Iskandar menegaskan akan berupaya membantu. Bantuan tersebut dalam bentuk sewa sarana prasarana. Ia tetap menginginkan Porprov berlangsung di Kuansing dan tentunya harus sukses.***