RIYADH - Keputusan Kementerian Agama (Kemenag) RI mengalihkan 10 ribu kuota tambahan haji dari Pemerintah Arab Saudi menjadi haji khusus (ONH plus) dinilai sebagai tindakan sembrono.

Penilaian tersebut dilontarkan Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Luluk Nur Hamidah. Dikatakan Luluk, keputusan tersebut tidak sesuai dengan prioritas dan kebutuhan jamaah reguler yang sudah lama mengantre.

"Ini adalah tindakan yang sangat sembrono yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan ada potensi pelanggaran terhadap undang-undang," ujar Luluk dalam keterangan di situs resmi DPR, Kamis (21/6/2024), seperti di kutip dari Inilah.com.

Luluk menegaskan, tambahan kuota haji seharusnya diprioritaskan untuk jamaah reguler, terutama bagi calon jamaah lanjut usia yang sudah lama mengantre. Saat ini, antrean jamaah haji berkisar antara 38 hingga 48 tahun.

"Prosedur dan mekanisme ini tidak digunakan, yaitu cek kepada undang-undang atau aturan, bahkan kesepakatan dan hasil konsultasi dengan DPR," tegas Luluk.

Ia juga menyoroti batas jatah ONH plus dalam undang-undang yang hanya delapan persen. Menurut Luluk, kebijakan Kemenag yang melebihi batasan tersebut menimbulkan pertanyaan, siapa yang sebenarnya diuntungkan.

"Tambahan kuota haji ini seharusnya diberikan kepada jamaah reguler. Ini bisa mengatasi permasalahan antrean haji yang bisa puluhan tahun," tambah politisi PKB itu.

Ketua Umum PKB yang juga Ketua Timwas Haji RI, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, turut mengkritik Kemenag. Cak Imin menyindir Kemenag atas temuan tenda-tenda jamaah haji di Mina yang dinilai tidak layak.

"Mengintip jamaah tidur berhimpitan kayak sarden dan di lorong sempit antartenda," tulis Cak Imin melalui akun X @cakimiNOW, Selasa (18/6).

Kritik dari Timwas Haji DPR RI ini muncul setelah serangkaian temuan terkait over kapasitas tenda di Arafah dan Mina, panjangnya antrean di toilet, serta mesin pendingin yang bermasalah di tenda jamaah.***