SELATPANJANG - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti, H Fauzi Hasan, mengatakan bahwa ada anggaran beasiswa di APBD 2018. Hanya saja, akan ada format kriteria penerima beasiswa Pemda itu.

"Insyallah anggaran beasiswa 99,9 persen ada di APBD 2018," kata Fauzi Hasan di hadapan puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Meranti (APM), Rabu (22/11/2017).

Diakui Ketua Banggar DPRD Kepulauan Meranti itu lagi, saat ini mereka sedang menyusun format yang diperlukan. Seperti apa kriteria mahasiswa yang berhak mendapat bantuan dana pendidikan dari Kepulauan Meranti itu nantinya.

"Untuk beasiswa 2018, kami sedang membuat formulasi, format kriteria mahasiswa seperti apa yang bisa mendapat (beasiswa) itu," ujar Fauzi Hasan.

Sebelumnya, Rabu pagi menjelang siang, sekitar 60-an massa aksi yang terdiri dari Mahasiswa AMIK, Mahasiswa STAI, Mahasiswa STIE, dan Sapma PP, mendatangi Gedung DPRD. Mereka menuntut kepastian atas apa yang pernah diperjuangkan tahun dan 2015, 2016. Terutama masalah dana pendidikan beasiswa dari Pemda Kepulauan Meranti.

Di DPRD Kepulauan Meranti, massa aksi diterima langsung oleh Fauzi Hasan, Muzamil, Taufiek, E Miratna, Edy Masyhudi, Ardiansyah, Dedi Putra. Hadir juga Wakil Bupati Kepulauan Meranti Drs H Said Hasyim, Sekda Yulian Norwis, Kabag Hukum Sudandri, Kabag Humas Nasruni.

Menurut peserta aksi, ini ketiga kalinya mereka turun ke jalan mempertanyakan masalah dana pendidikan (beasiswa). Selain beasiswa, ada 5 poin sikap dari peserta aksi yang disampaikan di hadapan wakil rakyat. Diantaranya;

1. Menagih janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti yang katanya merangkai pulau dan pembangunan daerah untuk masyarakat (Meranti);

2. Meminta keadilan bagi mahasiswa yaitu membangun Mess/ Asrama untuk Mahasiswa Meranti;

3. Bidang kesehatan, meminta Pemda bertanggungjawab atas pelayanan darah yang aman dengan adanya unit donor darah (UDD);

4. Meminta segera didirikan Universitas Kepulauan Meranti, dan;

5. Meminta dibangunnya fasilitas pelayanan publik berupa kantor camat di kecamatan yang belum mempunyai kantor. ***