AKREDITASI merupakan salah satu upaya untuk menjamin kredibilitas dan mutu perguruan tinggi. Akreditasi bertujuan untuk mendapatkan keyakinan bahwa perguruan tinggi tersebut mempunyai standar akademik yang baik dan memenuhi syarat harapan pemerintah serta masyarakat.

Kualifikasi akreditasi diperlukan oleh perguruan tinggi untuk promosi terhadap calon mahasiswa. Oleh sebab itu sebenarnya akreditasi adalah kebutuhan perguruan tinggi.

Di Indonesia, akreditasi masuk dalam kategori compulsory, walaupun ada diluar negeri yang melakukan bersifat sunah (optional voluntary), seperti di Amerika adalah contoh Negara dengan status akreditasi Sunah.

Di Indonesia akreditasi merupakan tuntutan pemerintah agar pengelola kampus tunduk kepada regulasi. Hasil akreditasi berupa klasifikasi prodi atau perguruan tinggi berlabel C, B dan A (Cukup, Baik dan Unggul).

Perguruan tinggi berusaha mengejar atau meraih predikat B atau A dengan berbagai cara. Selanjutnya status akreditasi B atau A tersebut dipasang diberbagai media untuk menjaring mahasiswa.

Akhir-akhir ini banyak kritikan terhadap proses akreditasi yang menjadi tujuan perguruan tinggi. Akreditasi seperti di Indonesia beresiko tinggi karena melencengnya tujuan dan tugas pokok perguruan tinggi.

Kita tahu tugas pokok perguruan tinggi adalah: pengajaran, riset, pengabdian masyarakat dan mendidik. Jauh lebih penting ketimbang formalitas akreditasi. Istilah Professor Asep Saefudin, rektor Universitas Trilogi. ''Perguruan tinggi terjebak pada formalitas bungkus, bukan isi pendidikan itu sendiri''.

Dari sudut pandang sumber daya manusia, keadaan ini jelas sangat berbahaya, apalagi proses akreditasi itu sebagian besar hanya melihat dan mengevaluasi hal hal yang bersifat administratif, sedangkan yang essensial kurang disentuh seperti masalah dosen.

Saya ingat pernyataan mantan menteri pendidikan Muhammad Nuh, ''Kualitas dosen sangat menentukan kualitas mahasiswa''. Secanggih apapun sarana kampus, sehebat apapun kurikulum jika dosen tidak capable akan sia-sia belaka.

Apalagi di Indonesia asal sudah S2 langsung jadi dosen. Padahal S2 hanya merupakan syarat menjadi dosen. Kampus butuh dosen dosen yang serius, capable, mendidik, memotivasi dan berorientasi perubahan.

Proses akreditasi di Indonesia masih diikuti budaya pungli, sogok atau amplop, baik terhadap BAN maupun terhadap Kopertis. Yang menjadi kerisauan saat ini ialah akreditasi dikaitkan dengan penerimaan pegawai. Kampus yang berakreditasi minimal B yang bisa lolos untuk melamar, sedangkan prodi berakreditasi C langsung terhempas di tahap seleksi.

Padahal bisa jadi pelamar adalah orang yang potensial, berbakat dan cerdas. Tapi karena akreditasi kampusnya C pintu tertutup baginya. Pelamaran sebetulnya hak asasi seseorang, yang tidak boleh distop gara-gara asal sekolahnya berakreditasi C  dan tidak boleh dibiarkan karena diskriminatif.

Bila tidak, makna akreditasi menjadi melenceng yang tidak melindungi hak individu. Oleh sebab itu status akreditasi perguruan tinggi jangan dibawa-bawa kestatus lulusan. Lulusan harus diperlakukan secara individu, bukan asal-usul perguruan tinggi.

Lulus tidaknya seseorang dalam proses seleksi apapun, tergantung pada kualitas individu. Bisa saja seorang yang lulus dari prodi C lebih baik kualitasnya daripada mereka yang lulus dari prodi B atau A.

Kondisi inilah yang disorot akhir-akhir ini dan barangkali perlu ditinjau atau dibenahi lagi. Jika tidak, kita punya dosa besar yang dibuat secara sistem dimana efeknya sangat berbahaya bagi kemajuan bangsa, khususnya terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Percayalah.***

Iqbal Ali adalah mantan Ketua STISIP Persada Bunda