DUMAI - Akibat diberlakukannya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Dumai, sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) turun eselon dan ada yang non job. Dengan adanya perampingan tersebut ada beberapa bagian di SOTK (Struktur Organisasi Tata Kerja) yang hilang.

Ketua Tim Evaluasi Kinerja PNS Mustafa Kadir saat dikonfirmasi GoRiau.com (GoNews Grup) membenarkan adanya sejumlah ASN Pemko Dumai yang turun eselon, bahkan non jon.

"Ada 20 orang yang memang turun eselonnya, dari eselon III B ke eselon IV A. Untuk yang non job ada 1 orang. Yang non job ini memang diperbantukan di Pemko Dumai, karena pegawai provinsi," urainya, Jumat (6/1/2017).

Dikatakannya, perampingan SOTK dari tipe A ke tipe C, contohnya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan. Sehingga, berdampak pada penurunan eselon, membuat beberapa bagian yang kosong atau hilang.

"Solusinya dengan menurunkan eselon pegawai tersebut. nanti akan kita carikan tempat yang cocok. Tidak ada balas dendam, namun karena tidak cukupnya karena perampingan," ungkapnya.

Selain yang turun eselon dan non job, juga ada yang bergeser dan promosi, namanya jobvit. Dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 18 tahun 2016, boleh dikukuhkan atau jobvit, sesuai dengan kompetensi dan keahlian.

Baca Juga: Diperkirakan Bulan Ketiga 2017, Pemko Dumai akan Buka Assessment untuk Eselon II

"Jadi kita cari yang sesuai dengan keahliannya. Mulai dari disiplin ilmu dan pernah menjabat dalam bidang," ujarnya.

Baca Juga: Ratusan ASN Eselon IV Pemko Dumai Dilantik Hari Ini, Walikota Ingatkan Untuk Bekerja Maksimal

Sesuai dengan pasal 97 dan pasal 98 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, untuk memenuhi jabatan fungsional di lingkungan pemerintah daerah harus sesuai dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi dan penyesuaian sesuai perundang-undangan.

Sebagai disebut dalam ayat (2) pasal 97, untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara dalam ayat (2) pasal 98 berbunyi, pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada perangkat daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural.*** #KLIK Disini Untuk Baca Berita DUMAI