RENGAT, GORIAU.COM-setelah sekian tahun jabatan Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) di jabat oleh Pelaksana Tugas (Plt), akhirnya didevenitifkan juga, Selasa ((08/10/2013) melalui sidang paripurna istimewa DPRD Kabupaten Inhu.Plt Ketua DPRD Inhu Drs. Ahmad Arif Ramli resmi diambil sumpah jabatannya sebagai ketua DPRD Inhu. 

Akan tetapi, prosesi pengambilan sumpah jabatan orang nomor satu di lembaga legislatif Kabupaten Inhu itu sedikit kurang lazim, dimana Ariframli dilantik tanpa diawali lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Pelantikan atau pengambilan sumpah jabatan Ketua DPRD Inhu itui dipimpin wakil ketua II DPRD Inhu Zaharman Kaz yang juga disaksikan Wakil Bupati Inhu Harman Harmaini, Wakapolres Inhu Kompol.Stevi Frits Pattia Sina, Dandim 0302 Inhu yang diwakili Pasiter Kapten Bambang Kosasih, Kajari Rengat yang diwakili Kasi Intel Restu Andi Cahyono.

Usai acara pelantikan tersebut, sejumlah anggota DPRD Inhu menyayangkan tidak adanya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum pelantikan ketua DPRD Inhu itu. "ini adalah acara resmi yang diselenggarakan pemerintah, namun kok tidak menyanyikan lagu kebangsaan", ujar ketua Fraksi Golkar DPRD Inhu Suradi kepada wartawan.

Kita sangat menyayangkan kejadian ini, terlebih lagi acara paripurna istimewa, lagu kebangsaan sendiri justru malah tidak dinyanyikan. Padahal sudah ada protap dan paripurna seperti ini bukan hanya sekali ini dilakukan, sebutnya sedikit miris.

Hal senada juga disampaikan ketua fraksi Suara Perjuangan Bersama DPRD Inhu Juanda, dirinya sangat menyayangkan disaat acara resmi sidang paripurna istimewa lagu kebangsaan Indonesia Raya tidak dinyanyikan. " Ini sangat disayangkan, disaat rasa kebangsaan sedang digelorakan, justru lagu kebangsaan tidak dinyanyikan dalam acara sidang paripurna istimewa DPRD Inhu," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, lanjut Juanda, penggunaan lagu kebangsaan Indonesia Raya telah diatur dan diamanatkan dalam undang-undang 24 tahun 2009 tentang, Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Dimana dalam pasal 59 ayat 1 ditegaskan Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan/ atau dinyanyikan, (c) dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah, (d) Dalam acara pembukaan sidang paripurna MPR, DPR, DPRD & DPD, tegasnya. (Jef)