PEKANBARU - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Pekanbaru, Agung Nugroho kaget melihat kantornya dibanjiri papan karangan bunga berisi ucapan selamat atas penolakan Menkumham terhadap Kongres Luas Biasa (KLB) Sibolangit.

"Saya kaget melihat puluhan karangan bunga berjejer di depan kantor Sekretariat DPC Partai Demokrat Pekanbaru. Puluhana karangan bunga itu sebagai ucapan selamat atas penolakan Menkumham terhadap KLB Sibolangit," katanya.

Agung Nugroho mengaku mendapat kabar adanya puluhan karangan bunga yang dikirim masyarakat yang simpati terhadap Partai Demokrat itu diberitahu pengurus kantor Sekretariat DPC Pekanbaru.

Agung mengaku mendapat nformasi, bahwa karangan bunga yang dipajang berjejer di depan kantor tersebut datang sejak Rabu (31/3/2021) malam hingga Kamis (1/4/2021) pagi.

"Saya atas mewakili pak Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum Pratai Demokrat yang sah mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Pekanbaru yang mengirim karangan bunga ucapan selamat," ujarnya.

Pengiriman papan karangan bunga ucapan selamat tersebit, kata Agung Nugroho, sebagai tanda bahwa masyarakat Pekanbaru sangat menginginkan Demokrasi tegak lurus di atas segala kepentingan.

"Ini membuktikan masyarakat Pekanbaru sangat ingin Demokrasi di junjung tinggi dan di tegakkan di atas segala kepentingan. Sekali lagi, saya ucapkan terimakasih banyak kepada seluruh masyarakat yang telah mendukung Partai Demokrat," pungkas Agung.

Untuk diketahui, Pemerintah secara resmi menolak hasil kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum.

Penolakan pemerintah tersebut dinilai membuat Moeldoko, yang menjabat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), menjadi beban bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal tersebut disampaikan Pengamat Politik Universitas Paramadina, Henri Satrio. Dia awalnya bicara soal keputusan pemerintah yang sudah tepat. Dia mengatakan pemerintah objektif melihat konflik Partai Demokrat.

"Menurut saya ini ada dua yang kita dapat lihat, pertama pemerintah sangat objektif melihat kasus Demokrat ini, dan kasus ini nggak susah-susah banget gitu karena Pak Mahfud dari awal mengatakan yang dipegang pemerintah AD/ART 2020 dan sudah tepat menurut saya apa yang dikatakan Pak Yasonna dan Pak mahfud, jadi kalau mau menyanggah ya lewat pengadilan itu sudah sangat tepat," ujar Henri Satrio, Rabu (31/3/2021) malam.

Dia menyarankan Meoldoko mundur dari jabatannya sebagai Kepala KSP. Dia menilai Moeldoko hanya menjadi beban politik bagi Jokowi.

"Pak Moeldoko ini memang menurut saya beliau mundur aja dari jabatan sebagai Kepala KSP karena jadi beban politik Pak Jokowi. Terus menurut saya sangat riskan gambaran Kepala KSP Meoldoko itu, riskannya itu Kepaala KSP itu kan menjadi mata, telinga dan penciuman presiden. Kalau sampai salah menganalisa kan jadi salah semuanya," ujarnya.

"Ini beliau untuk urusan Demokrat ini bukan saja salah penciuman penglihatan dan pendengaran, tapi salah analisa juga sampai akhirnya menerima buaian orang Demokrat. Jadi sangat disayangkan memang seharusnya mundur saja karena bukan hanya jadi beban politik, tapi juga kurang cakap membentengi Pak Presiden," sambungnya.***