RENGAT - Sebagai salah satu strategi dalam rangka pencegahan dan meminimalisir terjadinya kebakaran lahan dan hutan, upaya perlindungan secara optimal pada keberadaan lahan gambut dinilai sangat perlu untuk dilakukan dan ditingkatkan.

Penegasan itu disampaikan Kepala BRG (Badan Restorasi Gambut), Nazir Foead dalam dialog yang digelar bersama Pemerintah Kabupaten Inhu di lantai 4 Auditorium Kantor Bupati Inhu.

Kedatangan tim BRG ke Kabupaten Inhu, dalam rangka untuk mendorong upaya perlindungan lahan gambut yang ada di Inhu. Turut hadir bersama Nazir Foead yaitu, Deputi IV Badan Restorasi Gambut DR Haris Gunawan, Prof Ashaludin Jalil kelompok ahli BRG dan beberapa perwakilan dari pihak provinsi Riau.  

Dalam dialog yang dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Inhu itu, Nazir menjelaskan bahwa, peristiwa kebakaran lahan dan hutan pada tahun 2015 lalu memberikan dampak negatif yang sangat besar pada berbagai sendi kehidupan masyarakat di Indonesia.

Berangkat dari itulah, pada tahun 2015 Presiden RI Joko Widodo membentuk Badan Restorasi Gambut dengan tugas dan fungsi mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut di sejumlah provinsi termasuk di Riau.

"Jika gambut sudah terbakar, mustahil untuk dipadamkan. Dari sisi kesehatan, sekitar 40 hingga 50 juta masyarakat terpapar asap akibat terjadinya karlahut pada 2015 lalu. Sedangkan dari sisi ekonomi, kerugian ditaksir mencapai 221 triliun rupiah dengan besaran anggaran pembiayaan water bombing mencapai 800 miliar rupiah," jelas Nazir Foead.

Untuk menghindari kerugian yang sangat besar akibat karlahut tersebut, upaya pencegahan menjadi satu-satunya strategi yang dinilai paling perlu dilakukan. Dan, perlindungan lahan gambutlah menjadi yang utama.

"Dengan demikian, pada kesempatan ini saya mengajak semua pihak untuk mendukung dan mewujudkan upaya perlindungan lahan gambut tersebut dengan sejumlah langkah termasuk dengan menjaga tingkat kandungan air di lahan gambut tersebut," tegasnya.

Sebagai mana yang diterapkan, sambungnya kandungan air yang ada di lahan gambut tersebut minimal 40 cm dibawah permukaan lahan, penutupan kanal yang berada diatas lahan gambut, pengawasan dan bimbingan dari pemerintah daerah kepada pihak perusahaan serta mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat tempatan, pungkasnya.*** #Ingin Tahu Berita INHU Selengkapnya, Klik Disini