PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersiap-siap melakukan evaluasi kinerja seluruh Pejabat Tinggi Pratama (PTP) atau eselon II di lingkungan pemerintah setempat. Evaluasi bertepatan dengan adanya badan baru yakni Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) serta perubahan nomenklatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD dan Damkar).

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau SF Hariyanto, Minggu (12/11/2023) mengatakan, pihaknya sudah meminta izin Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan tinggal menunggu surat resmi keluar.

"Untuk evaluasi pejabat eselon II, saya sudah menghadap KASN, surat juga sudah kita layangkan ke KASN, dan sudah dapat izin dan tinggal surat resmi saja. Insyaallah pertengah bulan (November) sudah bisa kita evaluasi," ujar SF Hariyanto.

SF Hariyanto menegaskan, evaluasi kali ini berlaku untuk semua pejabat eselon II Pemprov Riau tanpa terkecuali.

"Seluruhnya pejabat eselon II kita evaluasi, tanpa terkecuali. Karena ada jabatan baru, pertama Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) dan kedua ada juga perubahan nomenklatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD dan Damkar)," ujarnya.

Selain itu, laniut SF Hariyanto, evaluasi dilakukan karena ada beberapa pejabat eselon II Pemprov Riau yang memasuki masa pensiun.

"Jadi itu perlu kita evaluasi dan penyegaran. Karena ada juga pejabat yang menjabat sampai tujuh tahun. Itu kan cukup lama untuk satu jabatan sampai tujuh tahun, mungkin kursinya sudah beberapa kali ganti. Itu perlu digeser, penyegaran," tegasnya.

"Tahun lalu kita sudah mengevaluasi pejabat eselon II, Alhamdulillah tidak jadi pelantikan. Sekarang kita evaluasi lagi, karena masa jabatan pejabat rata-rata sudah menjabat dua tahun dan sudah perlu dievaluasi," tambahnya. ***