SELATPANJANG - Camat Tebingtinggi Barat Helfandi menilai abrasi yang melanda di sejumlah wilayah Kepulauan Meranti harus menjadi persoalan nasional. Sehingga, penanganan konkrit diharapkan datang pemerintah pusat.

Itu disampaikan Helfandi saat kegiatan penanaman mangrov di Pantai Desa Mekong, Senin (15/5/2017) pagi. Dalam penanaman ini, melibatkan beberapa pihak seperti pengurus dan simpatisan PWI Kepulauan Meranti, Laser Kepulauan Meranti, Kemas Meranti, BPBD, TNI, Kepolisian, dan masyarakat setempat.

Kepada sejumlah wartawan, laki-laki berkacamata itu mengatakan bahwa di Pulau Tebingtinggi Barat, lokasi abrasi terparah ada di Desa Mekong. Sebab, desa Mekong letaknya tepat di depan Selat Melaka yang mana pada waktu-waktu tertentu ombak sangat tinggi.

"Kondisi ini kalau dibiarkan terus terjadi, akan banyak rumah warga jatuh ke laut. Harus ada kerjasama dari banyak pihak untuk mengatasi abrasi, termasuk KemLHK," kata Helfandi.

Helfandi mengapresiasi atas upaya penyelamatan pulau dengan menanam mangrov di Desa Mekong. Namun, kata laki-laki yang akrab dipanggin Iin ini lagi, dalam mengatasi ancaman abrasi tak cukup sampai pada penanaman mangrov semata. Harus ada penanganan konkrit dari pemerintah pusat. Apalagi wilayah ini berbatasan langsung dengan Malaysia.

"Harus ada penangananan yang konkrit dari pusat, tidak hanya mangrov. Mungkin ada sistem penanganan yang lebih tepat. Kawan-kawan menilai ini persoalan urgensi, perlu ditindaklanjuti oleh provinsi pusat," uhar Helfandi.

Di tempat yang sama, Pj Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD M Edy Afrizal SE MH mengatakan, di Kabupaten Kepulauan Meranti yang terdampak abrasi sekitar 93 KM yang tersebar di beberapa pulau. Paling parah terjadi di Pulang Rangsang, lalu diikuti Pulau Padang, Topang, Tebingtinggi, dan Pulau Merbau.

Untuk abrasi di Desa Mekong, kata M Edy Afrizal, mereka sudah menginventarisir. Setidaknya ada sekitar 1 KM wilayah di Desa Mekong terjadi abrasi. "Ini sedang kita hitung, mudah-mudahan tahun 2017 kita bisa membuat DED nya. Sama-sama kita berharap tahun 2018 bisa terealisasi apakah melalui APBD Provinsi maupun pusat. Kalau APBD kita pasti tidak kuat," ujar Edy Afrizal.

Atas upaya penanaman mangrov di Desa Mekong dari beberapa elemen tersebut, BPBD sangat menyambut baik. Kedepannya harus ada upaya bagaimana bisa menggerakkan partisipasi masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha dalam menangani abrasi. "Harus ada upaya bersama, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sehingga penanganannya menjadi terpadu dan terarah," kata Edy.

Kades Mekong A Rahman mengaku dalam 40 tahun terakhir sudah sekitar 1 KM daratan desa sekarang menjadi pantai akibat abrasi. Sehingga mereka sangat mengharapkan selain penanaman, juga ada aksi yang lebih besar dalam menangani abrasi. Terutama pembangunan batu penahan gelombang oleh Pemerintah. "Sehingga abrasi yang terjadi setiap tahunnya di pantai kami segera teratasi," harap A Rahman. ***