JAKARTA - Anggota Badan Legislasi (Banleg) DPR RI, Abdul Wahid menegaskan Undang-undang Cipta Kerja merupakan bentuk usaha pemerintah dalam mengantisipasi rumitnya investasi di Indonesia, karena banyaknya birokrasi yang harus dilalui.

Hal tersebut dia sampaikan melalui keterangan tertulis yang diterima GoRiau.com, Rabu pagi (7/10/2020). Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Riau ini mengatakan UU Cipta Kerja ini bertujuan memberikan kepastian hukum, efesiensi birokrasi dan pengaturan yang terintegrasi terhadap iklim dunia usaha yang berdampak memperluas cipta kerja. 

“Iklim Investasi kita daya saingnya rendah, hal itu diakibatkan birokrasi tidak efisien, tidak adanya kepastian hukum dan pengaturan yang tidak integratif. Tumpang tindih kebijakan inilah, yang kemudian berakibat rendahnya investasi, sementara angkatan kerja kita terus bertambah," jelas Mantan Anggota DPRD Riau dua periode ini.

Wahid menambahkan, Fraksi PKB sepakat menyetujui RUU menjadi UU dengan berbagai catatan, diantaranya adalah perhatian serius terhadap pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Koperasi.

“Kontribusi UMKM terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) kita mencapai 60,34 persen dan menyerap 97,03 persen angkatan kerja. kontribusi koperasi terhadap PDB 5,1 persen. Kontribusi yang besar tersebut harus didukung dengan regulasi yang mempermudah dan mendorong pertumbuhan hingga menjadi penggerak ekonomi," ungkapnya..

Selain itu, politisi muda asal Indragiri Hilir ini menambahkan, dengan disahkan UU Cipta Kerja ini menjadi Undang-Undang dapat menumbuhkan iklim investasi yang tinggi, sehingga lapangan pekerjaan semakin terbuka.

“saya berharap UU Ciptaker ini dapat mendorong iklim investasi membaik, sehingga lapangan pekerjaan semakin terbuka. Tentu dengan didukung regulasi yang mempermudah izin, ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang kondusif serta penyederhanaan proses birokrasi yang tercantum dalam UU itu,” tutupnya. ***