PEKANBARU, GORIAU.COM - Terungkapnya 25 perusahaan perkebunan yang tidak mengantongi perizinan di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Riau dinilai merupakan kelemahan dari Dinas Perkebunan Riau dan Kabupaten. Disbun harus segera menjatuhkan sanksi, jika tidak, negara akan terus dirugikan.

Demikian diungkapkan anggota DPRD Riau, Hikmani kepada wartawan, Senin (29/7/2013). Ia mengatakan, meski sudah terlanjut, 25 perusahaan tersebut harus segera ditindak.

Politisi PAN ini pun meminta pada mitra kerjanya dalam hal ini, Disbun Riau segera mengambil sikap kendati kejadian pelanggaran yang dilakukan pihak perusahaan tersebut berada di tingkat kabupaten. ''Disbun Riau didalam hal ini tidak bisa lepas tanggungjawab, walaupun itu tingkat kabupaten,'' katanya.

Mantan anggota DPRD Riau 2004-2009 ini mengatakan, apalagi diketahui perusahaan bergerak di sektor perkebunan itu telah merampas tanah masyarakat dengan bermodalkan tindakan tidak terpuji. Makanya, Disbun harus memberi sanksi hukum kepada perusahaan.

''Langkah awalnya, harus dilakukan pengusutan, jika sudah ditemukan bukti-bukti dilanjutkan dengan proses selanjutnya sesuai dengan peraturan yang berlaku,'' ujar Hikmani.

Senada disampaikan anggota Komisi A DPRD Riau, Riky Hariansyah. Ia mengatakan tidak seharusnya pihak perusahaan dengan seenaknya membuka lahan perkebunan tanpa mengantongi izin. Karena bagaimanapun, sambung politisi PKB ini, setiap usaha membuka perkebunan harus memiliki izin.

"Disbun sebagai instansi terkait terkesan tidak melakukan kontrol di lapangan. Disbun harus pro aktif melakukan kontrol pada perusahaan yang telah habis izin. Dan jika tidak diperpanjang perusahaan maka harus distop aktivitasnya. Jika tidak, ini jelas merugikan," katanya.

Dalam kesempatan itu Riky mengatakan, terjadi ini juga tidak adanya koordinas antara intansi terkait. Baik itu sesama Disbun yang ditingkat provinsi dengan tingkat kabupaten/kota. Bahkan, juga antara Disbun dengan pihak BPN setempat. Jika ini tidak segera diantisipasi, maka kedepanya daerah ini dirugikan.

Seperti diberitakan media ini sebelumnya, Kepala Dinas Kehutanan Perkebunan (Kadishutbun) Inhu, Suseno Aji melalui Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Hutan, Muhammad Junaidi, Jumat (26/7) mengatakan, di Inhu terdapat sebanyak 25 perusahaan bergerak sektor perkebunan sampai kini tak mempunyai izin.

''Ke 25 perusahaan itu tak kunjung miliki Izin Pinjam Pakai Pelepasan Kawasan Hutan (IPPPH). Tapi perusahaan itu tetap aktif melakukan aktivitasnya. Inikan jelas perbuatan ilegal. Padahal dalam ini Dishutbun Inhu sudah intruksi agar pelaku usaha mengurus IPPPH ke Menhut. Tapi tak kunjung diurus," katanya.

Dikatakanya, ke 25 perusahaan itu diantaranya PT Teso Indah, PT Kharisma Riau Sentosa Prima, PT Inhu Wahana Palma Lestari, PT Sri Anugrah, PT Sumber Sawind Kencana, PT Bertuah Aneka Yasa, PT Mega Nusa Inti Sawit, PT Inti Tani Subur, PT Bintang Riau Sejahtera, PT Prima Agro Sawit Indo, PT Seko Indah.

Kemudian ada PT Agro Cahaya Kemala, PT Palma Lestari, PT Inti Raya, PT Panca Agro Lestari, PT Selantai Agro Lestari, PT Tri Hatta Palma, PT Banyu Beling Utama, PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Tani Sejahtera Sukses Mandiri, PT Bagas Indah Perkasa, PT Tasma Puja, PT Swakarsa Sawit Raya. (rdi)