PEKANBARU – Direktur Kaliptra Andalas, Romes Irawan Putra SH MH menilai jadi penjahat di Riau khususnya yang merambah hutan menjadi perkebunan kelapa sawit atau tambang, sangat enak. Pasalnya, setelah mereka menggunakan hutan bertahun-tahun secara Ilegal, kini mereka akan diampuni.

''Enak betul para pemodal/penjahat pemetak lahan adat/rakyat maupun hutan negara, setelah bertahun-tahun menanam sawit secara ilegal, kini mereka bisa menguasai hutan secara sah dengan membayar denda,'' ujar Romes menjawab GoRiau.com tentang rencana pemerintah akan memberikan pengampunan terhadap penggunaan hutan secara ilegal lewat skema Pasal 110A dan Pasal 110B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Romes menyesalkan ide pengampunan itu sampai dibahas di DPR RI karena sebenarnya itu melanggar konstitusi pasca pembatalan UU Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi.

Menurutnya, pengampunan itu akan cacat hukum karena MK sudah memutuskan untuk dilakukan revisi terhadap UU Cipta Kerja. '' Jadi dasar hukum pengampunan untuk perambah hutan sudah tak bisa menggunakan UU Cipta Kerja,'' tegasnya.

''Yang jelas, secara peraturan perundang-undangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak bisa menggunakan UU Cipta Kerja hingga revisi diselesaikan,'' tegasnya.

Romes juga mengingatkan pemerintah untuk tetap mementingkan rakyat yang ada di sekitar hutan dan jangan tunduk terhadap kepentingan politik dan program kerja partai.

''Kalau pun terpaksa melakukan pengampunan, harus ada inventarisasi dan verifikasi terhadap lahan yang memperoleh pengampunan secara transparan,'' tutupnya.

Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau juga menyatakan keberatannya terhadap rencana pengampunan terhadap penggunaan secara ilegal 1,44 juta hektare hutan di Riau.

Rencana pemerintah untuk mengampuni penggunaan 1,44 juta hektare hutan secara ilegal di Provinsi Riau dinilai bertentangan dengan semangat membangun lingkungan berkelanjutan dan upaya meredam pemanasan global yang menjadi komitmen Indonesia dan seluruh negara di dunia. Selain itu, juga bertentangan dengan regulasi yang ada.

Manager Akselerasi Wilayah Kelola Rakyat Walhi Riau, Fandi Rahman menjawab GoRiau.com, Sabtu (27/8/2022) mengatakan, penggunaan Pasal 110A dan Pasal 110B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk mengampuni para pelaku perambahan hutan ilegal juga sangat tidak tepat karena pasal itu merupakan bagian yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Karena itu, pemerintah sudah seharusnya mengurungkan niat untuk mengampuni para pengguna hutan secara ilegal yang umumnya merupakan para "cukong" bukan masyarakat. Kalaupun ada masyarakat, jumlahnya sangat kecil ketimbang korporasi.

Fandi Rahman menjelaskan, berdasarkan investigasi dan kajian Walhi dengan mengambil sampel pada 4 perusahaan yang melakukan penggunaan hutan ilegal, umumnya terdapat konflik dengan masyarakat tempatan dan adat, termasuk dengan satwa.

''Umumnya juga berada di lahan gambut bahkan ada yang di pinggir sungai. Ini sangat membahayakan, termasuk berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, juga ada konflik dengan masyarakat, adat dan juga dengan satwa. Jika mereka diampuni, sama saja pemerintah melanggengkan kerusakan lingkungan dan konflik,'' jelasnya.

Menurutnya, para perambah hutan itu tidak layak mendapatkan pengampunan. Walhi sendiri sudah pernah mengusulkan agar lahan tersebut sebaiknya dijadikan perhutanan sosial (PS) yang memiliki keanekaragaman flora dan fauna, yang memberi dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan lingkungan di masa depan

Seperti diketahui, Indonesia saat ini memimpin Presidensi G20 yang secara umum mengusung tema pembangunan lingkungan berkelanjutan dan sepakat untuk mencegah kerusakan lingkungan dan pemanasan global. Pengampunan pengguna hutan secara ilegal dinilai bertentangan dengan semangat Presidensi G20.

Seperti diberitakan GoRiau.com sebelumnya, sebanyak 1.444.800 hektare hutan di Provinsi Riau telah digunakan untuk berbagai aktivitas tanpa perizinan kehutanan. Hutan seluas itu digunakan paling banyak untuk perkebunan sawit ilegal dengan luasan 1.351.816 hektare.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkapkan, para pelaku aktivitas ilegal itu akan diampuni menggunakan UU Cipta Kerja, sehingga bisa melanjutkan operasinya.

Direktur Jenderal Penegakkan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani menjelaskan, pihaknya mengetahui luas kawasan hutan yang digunakan secara ilegal di dua provinsi yaitu Riau dan Kalimantan Tengah dengan cara menggabungkan data citra satelit dan data hasil pengecekan lapangan. Pengecekan lapangan dilakukan oleh ratusan petugas KLHK pada 2021.

Hasilnya, terdapat 1.444.800 hektare hutan yang digunakan untuk berbagai aktivitas tanpa perizinan kehutanan di Provinsi Riau. Hutan seluas itu digunakan paling banyak untuk perkebunan sawit ilegal, yakni 1.351.816 hektare.

''Sedangkan untuk pertambangan seluas 4.892 hektare hutan. Ada pula 85.369 hektare hutan yang digunakan untuk kebun campuran. Sisanya, 2.720 hektare digunakan untuk kegiatan lainnya,'' kata Rasio dalam rapat panja Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, baru-baru ini.

Jika dilihat dari aktornya, kata Rasio, pihak korporasi adalah pelaku terbanyak yang menggunakan hutan tanpa izin di Riau. Perusahaan menggunakan 545.010 hektare hutan di Riau secara ilegal. Lalu disusul oleh perseorangan seluas 424.580 hektare. Selanjutnya kelompok masyarakat menggunakan 226.158 hektare. Sisanya dipakai oleh multi user, koperasi, dan pemerintah.

Sementara itu, di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 759.980 hektare hutan yang digunakan untuk aktivitas ilegal. Rinciannya, 653.113 hektare dipakai untuk kebun sawit, 106.820 hektare pertambangan, dan 48 hektare untuk penggunaan lainnya.

"Pengguna terbesar dari kegiatan tanpa izin di Kalteng adalah korporasi dengan luas 625.966 hektare hutan," kata Rasio dalam rapat panja Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, baru-baru ini.

Pengguna hutan ilegal terbesar kedua adalah kelompok masyarakat, yakni 84.387 hektare. Lalu perseorangan 33.950 hektare, koperasi 15.673 hektare, dan sisanya pemerintah.

Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono mengatakan, keberadaan aktivitas ilegal dalam kawasan hutan di dua provinsi itu akan diselesaikan menggunakan Pasal 110A dan Pasal 110B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 110A menyatakan bahwa perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun.

Pasal 110B menyatakan bahwa perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, maka dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif.

"Kalau di Provinsi Riau banyak yang menggunakan 110B," kata Bambang dalam kesempatan sama.

Bambang mengatakan, denda yang dijatuhkan kepada pelaku menggunakan Pasal 110 B itu sekitar Rp 10 juta per hektare. Nilai denda itu lalu dikalikan dengan jangka waktu penggunaan hutan tanpa izin.

"Katakanlah 1 juta hektare dikali Rp 10 juta dan dikali jangka waktu pakai 5 tahun, ya dendanya sekitar Rp 50 triliun," ungkap Bambang. ***