SELATPANJANG - Aparat kepolisian harus menghindari kasus ''nyawa dibayar nyawa'' seperti yang terjadi pada ''Tragedi Selatpanjang Berdarah''. Perlakuan itu bukan saja kepada masyarakat sipil, tapi juga untuk satuan kepolisian.

Demikian disampaikan anggota DPRD Riau T Nazlah Khairati kepada GoRiau.com, Selasa (30/8/2016).

''Kalau ditangkap ya diadili. Jangan memberlakukan hukum ''nyawa dibayar nyawa''. Pada kasus ''Selatpanjang Berdarah'' diduga kematian pelaku sangat tidak wajar. Wajar masyarakat ingin bertanya apa yang terjadi, sebab memang menyimpan misteri,'' ujar politisi PPP ini.

Nazlah mengharapkan personil yang ditugaskan ke Kepulauan Meranti jangan bermasalah. Karena untuk membasmi narkoba, prostitusi, maupun judi, memang dibutuhkan polisi bersih. "Harus membersihkan dulu dirinya. Polisi harus menyadari berkuasa jangan leluasa,'' ujar Nazlah.

Ditambahkan Nazlah, nantinya polisi yang mau bertugas dan berdiam di Meranti diminta untuk terlebih dahulu mempelajari psikologis masyarakat. Masyarakat ''Tanah Jantan'' juga dikenal 'cuek', orang luar boleh mau jadi apa saja di sini, namun jangan sampai diinjak dan diperlakukan semena-mena.

''Masyarakat kita tidak mempermasalahkan orang luar mau jadi apa, jadilah. Tapi jangan sampai pula diibaratkan itik di air mati kehausan, ayam mati di lumbung padi,'' harap Nazlah.

Agar tak terulang kasus lama rusuh tahun 2001, dewan rencananya akan memanggil hearing pihak Polda Riau. Sebab, kerusuhan berdarah ini kalau tidak ditangani dengan tepat bisa menjadi api dalam sekam.

''Usia Kabupaten Meranti sudah 7 tahun, baru ini Meranti ada tragedi berdarah seperti ini. Jangan dipancing lagi kekeruhan ini, ketegasan aparat berwenanglah yang harus menindak tegas siapa yang bersalah," ujar Nazlah juga. ***