JAKARTA - Amandemen konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 secara menyeluruh saat ini mustahil melakukan karena belum ada momentum yang tepat.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan sebagai jawaban atas keputusan pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada hari Minggu kemarin.

"Ini yang terbatas saja perjalanannya hampir lima tahun bagaimana jika menyeluruh belum tentu bisa berjalan," katanya saat ditemui wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (14/9/2019).

Menurut Zulhasan, soal amandemen UUD secara menyeluruh saangat membutuhkan waktu yang panjang. "Amandemen terbatas) tidak mudah, kami saja lima tahun sudah bolak-balik silahturahmi ke partai-partai dan sebagainya juga tidak mudah. Tetapi memang menurut saya pada suatu saat enggak tahu kapan memang perlu disempurnakan konstitusi kita. Namun sekali lagi tidak tahu kapan," jelasnya.

Meski demikian kata Zulfikli, niat Prabowo dan Surya Paloh bagus. "Namun harus ada momentum yang pas, nah ini ada momentum atau tidak saya tidak tahu. Karena pada akhirnya ini adalah keputusan politik partai-partai di Parlemen," tuturnya.

Sebelumnya, Sekjen Partai Nasdem Johny G Plate menyebutkan, baik Prabowo dan Surya Paloh telah menyepakati beberapa hal termasuk soal amandemen UUD 1945 secara menyeluruh.

"Kemudian ada kesepakatan para pemimpin partai politik, bahwa amandemen UUD 1945 sebaiknya bersifat menyeluruh, yang menyangkut kebutuhan tata kelola negara sehubungan dengan tantangan kekinian dan masa depan kehidupan bangsa yang lebih baik," ujar Johhny saat membacakan kesepakatan dari pertemuan yang digelar di kediaman Surya di Kebayoran Lama, Jakarta, Minggu (13 Oktober 2019).***