JAKARTA, GORIAU.COM - Setelah tujuh jam dibacakan, tuntutan terhadap Ketua Tim Penanganan Isu Sosial Lingkungan Sumatera Light South (SLS) Minas, Kukuh Kertasafari belum juga selesai selesai. Padahal, jam menunjukkan hampir pukul 00.00 WIB dan hari akan berganti menjadi Selasa (11/6)/2013.

Oleh karena itu, majelis hakim Pengadilan Tipikor yang dipimpin oleh hakim Sudharmawati Ningsih memutuskan untuk menutup sidang. Sebab, hari akan berganti dari Senin (10/6/2013) menjadi Selasa (11/6/2013).

Sidang dilanjutkan pada Selasa (11/6/2013) yang artinya pembacaan tuntutan tetap dilakukan setelah jam menunjukkan pukul 00.01 WIB atau memasuki hari Selasa.

"Sudah jam 00.00 WIB, selesai tidak selesai kita akhiri dan akan dibuka Selasa (11/6), dilanjutkan untuk pembacaan tuntutan," kata Sudharmawati sebelum menutup sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (10/6/2013) tengah malam.

Tidak lama kemudian, sidang kembali dibuka untuk mendengarkan sisa tuntutan yang masih menyisakan 60 halaman yang belum dibacakan oleh jaksa.

Sebelumnya, Sudharmawati telah mengingatkan bahwa sidang pembacaan tuntutan harus diselesaikan maksimal mendekati jam 00.00 WIB. Sebagaimana, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sidang pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Kukuh memang seharusnya digelar pada Senin (10/6) jam 10.00 WIB di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Tetapi, sidang akhirnya dimulai sekitar jam 14.00 WIB lantaran Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung telat.

Seperti diketahui, Ketua Tim Penanganan Isu Sosial Lingkungan Sumatera Light South (SLS) Minas, Kukuh Kertasafari terancam pidana penjara selama 20 tahun karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek normalisasi lahan tercemar minyak (bioremediasi) di Riau tahun 2006-2011.

Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (20/12), Kukuh dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU Tipikor dan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor.

"Terdakwa Kukuh telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang merugikan keuangan negara," kata jaksa penuntut umum Supracoyo saat membacakan surat dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (20/12).

Menurut Supracoyo, Kukuh selaku koordinator Tim Penanganan Isu Sosial Lingkungan SLS di Minas Kabupaten Siak, Riau dinilai telah keliru menetapkan 28 lahan yang terkontaminasi limbah minyak. Sehingga, perlu dilakukan upaya bioremediasi. Padahal, hasil uji terhadap sampel tanah menunjukkan tidak adanya kontaminasi minyak.

Hal itu terbukti, lanjut Supracoyo, dengan tidak ditemukannya mikroorganisme pendegradasi minyak. Sehingga, bioremedasi menjadi nihil atau tidak bisa dilakukan.

Padahal, untuk melakukan bioremediasi tersebut PT CPI telah melakukan kerjasama dengan PT Sumigita Jaya (SGJ). Dengan membayar Rp 6,9 juta dolar Amerika. Serta, telah membayar pembebasan lahan masyarakat sebesar Rp 5,4 miliar.

Selain salah menetapkan 28 lahan terpapar, lanjut Supracoyo, izin PT CPI untuk melaksanakan pekerjaan bioremediasi telah berakhir sejak 28 lahan dinyatakan terpapar. Sehingga, seharusnya tidak memintakan penggantian untuk biaya bioremediasi yang mengakibatkan kerugian negara.

Ditambah lagi, ternyata bioremediasi tersebut tidak dilakukan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri (Kepmen) Lingkungan Hidup (LH) No.128 tahun 2003 oleh Kukuh. Namun, PT CPI tetap membayarkan biaya bioremediasi yang dilakukan PT SGJ. Di mana, uang yang dibayarkan berasal dari Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) atau negara.

Sehingga, atas perbuatan Kukuh, negara dirugikan sebanyak 6,9 juta dolar Amerika untuk pembayaran pekerajaan kepada perusahaan pelaksana bioremediasi, PT Sumigita Jaya. Dan juga negara dirugikan Rp 5,4 miliar untuk biaya pembebasan lahan sekitar proyek. ***