PEKANBARU – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Wilayah Riau diminta untuk meninjau ulang seluruh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diberikan kepada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Provinsi Riau pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap auditor muda BPK RI Wilayah Riau beberapa hari lalu.

Zulkarnain Kadir, warga Pekanbaru yang sering dipanggil ZK, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap integritas opini WTP yang diberikan kepada daerah-daerah di Riau.

"Kalau tidak ada pemeriksaan secara menyeluruh, rakyat akan meragukan seluruh opini WTP yang sudah diberikan di Riau ini," ujar ZK kepada GoRiau.com, Rabu (12/4/2024).

Menurut ZK, opini WTP kerap dikejar oleh pemerintah daerah setiap tahunnya, karena dianggap sebagai simbol keberhasilan dalam pengelolaan aset dan keuangan.

Selain itu, opini WTP juga kerap menjadi bahan "jualan" politik oleh kepala daerah untuk rakyatnya. Namun, ZK mengingatkan agar opini WTP tidak diplesetkan menjadi "Wajar Tapi Pitih".

Sebagai langkah awal, ZK meminta agar BPK wilayah Riau mencabut terlebih dahulu tulisan berupa slogan "zona integritas", "clean government", dan "good governance" di lingkungan BPK RI Riau dan Meranti. '

'Disimpan sementara waktu, sebelum kasus ini diusut tuntas atau disembunyikan dulu, jangan pajang di area kantor," tegasnya.

Sebelumnya, dengan adanya kasus OTT auditor BPK RI Wilayah Riau, masyarakat semakin mendesak agar BPK RI Wilayah Riau menerapkan asas pemeriksaan keuangan yang selalu didengungkan BPK yakni akuntabilitas, transparan dan kepatutan.

''Terapkan dulu asas akuntabilitas, transparansi dan kepatutan di lingkungan kerja BPK RI, baru memeriksa laporan keuangan daerah,'' tutupnya. ***