SIAK SRI INDRAPURA – Pemerintah Kabupaten Siak kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau, Senin (26/5). Capaian ini menandai 14 kali berturut-turut penghargaan serupa diraih. Namun di balik prestasi akuntansi tersebut, tumpukan tagihan yang belum terbayar menyisakan ironi bagi ratusan pegawai, honorer, dan rekanan yang menunggu kejelasan pembayaran.

Kepala BPK RI Perwakilan Riau, Binsar Karyanto, dalam arahannya mengingatkan bahwa opini WTP tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan dari masalah keuangan. “Opini WTP bukan berarti tanpa persoalan likuiditas. Justru harus jadi pendorong perbaikan menyeluruh,” tegasnya.

Namun kenyataan di lapangan berbicara lain. Berdasarkan dokumen rekapitulasi dari 43 organisasi perangkat daerah (OPD), tunda bayar yang belum diselesaikan Pemkab Siak hingga akhir tahun anggaran 2024 tercatat mencapai Rp285,90 miliar. Dari hasil review total tagihan sebesar Rp333,35 miliar, Pemkab baru menganggarkan pelunasan Rp245,87 miliar. Hingga Mei 2025, realisasinya baru menyentuh Rp47,45 miliar atau hanya 16,7 persen.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Tarukim) memegang rekor utang terbesar dengan sisa Rp86,42 miliar. Diikuti Dinas Kesehatan sebesar Rp39,75 miliar, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang baru melunasi Rp1,01 miliar dari total tagihan Rp30,41 miliar.

Situasi lebih mengkhawatirkan terjadi di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dengan utang Rp15,60 miliar yang belum tersentuh pembayaran. Bahkan Kecamatan Mempura mencatatkan utang Rp790 juta yang belum terbayar, menjadikannya satu-satunya kecamatan dengan beban signifikan.

Sejumlah OPD mengalami ketidaksesuaian antara utang dan anggaran pelunasan. Misalnya, Badan Kesbangpol hanya mendapatkan alokasi Rp1,22 miliar dari total utang Rp1,73 miliar. Sementara OPD lain seperti Dispora, Diskop-UKM, dan beberapa kecamatan seperti Dayun, Tualang, dan Kerinci Kanan belum merealisasikan pembayaran sama sekali meski anggaran sudah tersedia.

“Kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan serius antara pelaksanaan program dan kemampuan fiskal daerah,” ujar seorang sumber internal Pemkab Siak.

Menurutnya, tekanan anggaran di tahun 2024 menjadi beban warisan yang membatasi ruang fiskal tahun 2025. Penjadwalan ulang belanja dan prioritas pelunasan utang menjadi isu krusial yang belum dijawab secara terbuka oleh pemerintah daerah.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Pemkab Siak terkait skema penyelesaian tunda bayar. Transparansi dan kepastian pembayaran masih menjadi tuntutan utama dari berbagai pihak, terutama mereka yang terdampak langsung. (ant)