PEKANBARU – Gubernur terpilih Riau, Abdul Wahid, menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan berbagai persoalan keuangan yang menjadi warisan pemerintahan sebelumnya. Salah satunya adalah tunda bayar sejumlah proyek di Dinas PUPR PKPP, penyaluran dana Bosda, serta Jamkesda.

"Pasti akan kita upayakan untuk menuntaskannya satu per satu," ujar Wahid kepada GoRiau.com, Sabtu (8/2/2025).

Meski demikian, Ketua DPW PKB Riau itu menegaskan bahwa sebelum pembayaran dilakukan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus lebih dulu melakukan audit terhadap anggaran yang tertunda. "Tentu harus diaudit dulu. Lalu, mana yang mendesak atau prioritas nantinya akan dibayarkan," jelasnya.

Mantan anggota DPR RI ini juga mengakui bahwa pada tahun pertamanya menjabat, ia belum dapat sepenuhnya merealisasikan program serta visi-misinya. Sebab, ia harus lebih dulu menyelesaikan berbagai persoalan keuangan yang dihadapi Pemprov Riau. Kondisi ini diperparah dengan kebijakan pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat hingga 50 persen.

"Kurang lebih setahun ke depan, kami harus fokus membenahi keuangan. Jadi, untuk mewujudkan visi dan misi dalam tahun ini belum bisa. Insya Allah, tahun depan baru bisa mulai," katanya.

Sebagai langkah strategis, Wahid akan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak daerah. Selain itu, ia juga menargetkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat berkontribusi lebih besar terhadap PAD Riau.

"Jadi nantinya, pembangunan di Riau tidak terlalu bergantung pada dana TKD," tutupnya. ***