PANGKALAN KERINCI, GORIAU.COM - Seorang pejabat pada Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Daerah (BPBPKD) Pelalawan yang menduduki 'kursi' kapala seksi (Kasi), Abdul Gafar, dikabarkan terus memakan gaji buta. Dia selalu kelayapan, nggak pernah masuk kantor sejak dilantik pada Januari 2013. Uang rakyat pun terus terkuras sia-sia.

Gaji terus mengalir untuk pejabat ini, karena abesnsi kehadirannya selalu terisi penuh. Menurut sumber GoRiau.com yang tak mau disebutkan namanya, tidak mengantornya pegawai ini justru menambah panjang catatan buruk pegawai di Pelalawan, seharusnya diberikan teguran malah pegawai ini terkesan dilindungi atasannya.

"Semenjak dilantik jadi Kasi, dia tak pernah mengantor. Anehnya, absensinya justru tak pernah kosong," ujar sumber yang wanti-wanti tak mau namanya ditulis itu pada sejumlah media, Senin (27/5/2013).

Dia mengatakan, pejabat tersebut merupakan mantan pegawai yang berdinas di Dinas Parawisata Pelalawan. Sebelumnya beliau rajin hadir namun belakangan setelah menduduki Jabatan Kasi di Pemadam Kebakaran beliau tak pernah muncul, apalagi mengantor. Atas prilaku oknum pegawai ini, maka APBD Pelalawan harus hilang lebih dari Rp 5 juta rupiah perbulan untuk membayar pegawai yang tak bekerja.

"Ironis memang tapi apa hendak dikata, karena inilah kenyataannya. Hal serupa bukan saja terjadi di BPBPKD namun masih banyak pegawai lainya yang mangkir makan gaji tampa kerja. Kalau mau ditelusuri, masih banyak pegawai lainya melakukan hal serupa," katanya.

Atas kondisi ini, sambungnya, dirinya berharap kepada Bupati dan Kepala BKD Pelalawan untuk menempatkan pegawai pada posisinya. Hal ini dimaksudkan agar pegawai yang sudah ditunjuk merasa bertanggung jawab dengan pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Karena selama ini dirinya menilai, BKD Pelalawan banyak salah menempatkan pegawai di berbagai dinas yang ada di Kabupaten Pelalawan ini.

"Akibat tidak selektifnya Kepala BKD menempatkan pegawai sesuai dengan keahliannya maka hal ini wajar saja terjadi. Padahal seharusnya kepentingan daerah ini dijauhkan dari kepentingan politik," tandasnya.

Sejumlah media pernah mengkonfrmasikan hal ini pada Kepala Badan BPBPKD Pelalawan, Raja Alkap. Namun beliau malah meminta hal ini jangan dipublikasikan. Sebelumnya memang beliau berjani akan menegur pegawai tersebut, namun sayang sampai berita ini diturunkan pegawai yang menduduki Jabatan Kasi di BPBPKD ini tak pernah muncul.(ilm)