DUMAI, GORIAU.COM - Panitia Khusus (Pansus) B DPRD Kota Dumai berkonsultasi kepada pihak Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah (DJPK) terkait adanya tiga Rencana Peraturan daerah Kota Dumai yang dikhawatirkan akan menimbulkan penyimpangan terhadap penerimaan sumbangan dari pihak ketiga. 

"Kami lagi rapat konsultasi Pansus B, di kantor Dirjend Perimbangan Keuangan Daerah terkait Ranperda tentang sumbangan pihak ke tiga kepada pemko Dumai." ujar dr Ahmad Effendi, Anggota Komisi II DPRD Dumai, kepada Goriau.com Jumat (27/9/13).Konsultasi kali ini, kata Ahmad Effendi, mengenai Ranperda tentang pajak penerangan jalan dan Ranperda tentang retribusi hasil penjualan produk usaha daerah."Kami mengkhawatirkan, pada pelaksaannya nanti bisa timbul penyimpangan sehingga banyak mudharatnya. Kita harus betul - betul yakin terhadap apa yang akan kami putuskan sebagai wakil rakyat." ungkapnya.Ditambahkan ketua Fraksi PAN tersebut rencananya Komisi II akan mengundang semua pihak terkait Ranperda itu, baik pihak pengusaha untuk ikut memberi masukkan terhadap Ranperda ini." jelasnya.Dikatakan Anggota Pansus B itu, Ranperda sejenis pernah dibatalkan oleh pemerintah pusat, karena menetapkan nominal sumbangannya. Sehingga memberatkan pihak penyumbang."Untuk pansus B, yang terkait Komisi II ada 3 Ranperda diantaranya, tentang sumbangan pihak ke tiga, PPJ penerangan jalan yang akan dinaikkan dari 4 persen menjadi 7 persen, dan terkait Retribusi hasil penjualan produk daerah seperti air bersih, benih, bibit ikan, ternak dan produk pertanian." jelasnya.Dari hasil konsultasi pansus B DPRD Dumai terhadap Ranperda yang terkait dengan Komisi II DPRD Dumai ke Dirjend Perimbangan Keuangan menyimpulkan bahwa produk Perda tentang pajak dan retribusi daerah, tidak boleh bertentangan dengan UU nomor 28 tahun 2009. Sedangkan UU tersebut bersifat closed list, artinya item - item selain yang tercantum dalam UU itu tidak boleh ditambah."Semua produk perda yang diajukan Pemko, tergantung pada pertimbangan DPRD, walaupun tidak menyalahi UU dan peraturan. kalau menurut penilaian Dewan belum tepat untuk dilakukan maka DPRD berhak menolak.," sebutnya.Dikatakan Ahmad Effendi, karena setiap daerah memilikki karakteristik, situasi dan kondisi yang berbeda beda. Oleh karenanya, atas hasil konsultasi kali ini, Komisi II akan menggelar rapat dengan stake holders terkait masing masing Ranperda, sebelum dibuat keputusannya nanti.Kunjungan Pansus B ke Dirjend Perimbangan Keuangan Daerah kali ini terdiri dari Ketua DPRD Dumai, H Zainal Effendi, Robert Simanungkalit, Amris dan Jalaludin.(egy)